alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Ulil: Khilafah Boleh, Asal …

MATARAM-Isu khilafah dari dulu hingga saat ini masih mengisi ruang diskusi warga. Bahkan belakangan isu ini memanas di tanah air, menyusul pelarangan Ormas Hizbut Tahrir di Indonesia.

Cendikiawan Muslim, Ulil Absar Abdalla pun mengakui ada peningkatan suhu terkait diskusi tentang Khilafah. Hal ini tidak lepas dari minimnya pemahaman tentang khilafah. Sehingga ia merasa seharusnya lebih banyak diskusi. Memperkaya wacana tentang apa gerakan khilafah itu.

“Apa idenya, apa sejarahnya,” kata Ulil usai mengisi diskusi Khilafah vs Nation State yang diadakan oleh IKADIN Kota Mataram dan Universitas NU NTB di Aston Inn, Mataram, Kamis (25/7).

Kebanyakan yang tertarik mengusung sistem khilafah tidak memikirkan dampaknya bagi kehidupan bernegara. Selain itu ada potensi kekacauan yang akan timbul bila gagasan mengganti sistem itu dipaksakan.

Menutunya, khilafah bila diterapkan dalam agama atau kerohanian tidak jadi soal. Khususnya gerakan-gerakan di Islam yang pemimpinnya menggunakan Khilafah.

“Itu, oke,” ujarnya.

Seperti misalnya khilafah di gerakan Ahmadiyah. Lalu juga ada gerakan tarekat yang menggunakan khilafah untuk menamai pemimpinnya.

Tapi yang jadi masalah saat khilafah digunakan untuk pemimpin politik. Sebab risikonyasangat berbahaya bagi tatanan berbangsa.

Khilafah untuk politik tidak bisa diterima saat ini karena dapat mengancam kedaulatan negara. Puncaknya, pemerintahpun telah membubarkan organisasi HTI karena dinilai membawa semangat khilafah politik.

“Bila dipaksakan dapat menimbulkan kekacauan luar biasa,” ujarnya.

Dalam agama Islam lanjut Ulil, mencegah terjadinya keburukan yang dapat mencelakai banyak orang lebih baik.

“ini tindakan preverentif,” tegasnya.

Ketua Ikadin Kota Mataram, Irpan Suriadiata mengatakan pemahaman masyarakat tentang khilafah selama ini belum utuh. Sehingga perlu diperkaya dengan mengundang tokoh-tokoh. Terutama yang punya konsentrasi khusus melakukan kajian dan studi tentang ide ini.

“Kita ingin ada ruang dialog,” kata Irpan.

Jangankan di masyarakat umum yang pemahaman tentang khilafah masih kurang. Tetapi perdebatan selalu saja sengit di lini media sosial. Hingga acap kali memancing keributan dan permusuhan.

“Daripada kita bicara lewat facebook,” contohnya.

Prinspinya Ikadin ingin tetap berpegang teguh pada negara kesatuan republik indonesia. Sebuah bentuk yang telah menjadi konsensus bersama seluruh rakyat..

“Tegak (NKRI), saya kira itu,” tutupnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks