alexametrics
Jumat, 10 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020

Bawaslu NTB : Hati-Hati Data Verifikasi Faktual Bisa Dimanipulasi!

MATARAM-Bawaslu NTB meminta petugas pengawas di lapangan mencermati dan meneliti kebenaran verifikasi faktual (verfak) yang dilakukan verifikator KPU kabupaten/kota. “Yang kita khawatirkan petugas verifikator dari KPU menjawab dan mengisi sendiri,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu NTB Umar Achmad Seth.

Pada situasi normal potensi pelanggaran seperti ini berpeluang terjadi. Apalagi saat situasi Pandemi Covid-19. Tindakan seperti itu dapat merusak kualitas penyelenggaran pemilu.

Petugas pengawas dari Bawaslu diminta mengawasi dengan teliti cara kerja tim verifikator KPU di NTB saat melakukan verfak untuk dukungan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Independen. “Harus cermat dan teliti,” tegasnya.

Menurut jadwal, tahapan verfak mulai dilaksanakan pada 24 Juni. Tetapi beberapa daerah ada yang masih harus menunggu kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk bekerja di tengah wabah Korona.

Jika ada verifikator mengisi sendiri, maka itu masuk ke pelanggaran perundang-undangan. “Verfak itu amanat Undang-Undang bila tidak dilaksanakan bisa di pidana,” tegasnya.

Pengawas Bawaslu diminta mencatat sebagai keterangan warga yang di verfak, pembanding kebenaran dukungan ke Bapaslon Independen. Jangan sampai ada pemilik KTP tidak memberi dukungan ternyata di tulis sebaliknya.

Selain itu pengawas perlu mewaspadai Bapaslon Independen atau tim sukses yang memalsukan dokumen. “Diklaim mendukung padahal tidak,” tegasnya.

Selain itu yang perlu diwaspadai kemungkinan ada KTP penyelenggara pemilu masuk dalam dukungan Bapaslon independen. Jika hal itu sampai terjadi maka masuk kategori pelanggaran kode etik netralitas penyelenggara. “Netralitas adalah harga mati penyelenggara pemilu,” tegasnya.

Selain itu kewaspadaan juga perlu diberikan pada kemungkinan e-KTP ada yang merupakan milik TNI, Polri, ASN, dan Kepala Desa serta Perangkat Desa. “Kades dan Perangkat Desa dilarang memberikan dukungan ke bapaslon Independen, sudah diatur semua dalam Undang-Undang,” tegasnya.

Umar meminta pada pengawas mendokumentasikan setiap keterangan warga yang di verfak. “Baik dengan tertulis atau di videokan,” terangnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Mataram Bisa Tiru Depok, Tak Pakai Masker Denda Rp 200 Ribu

Pemkot Mataram merespons kritikan Wakil Gubernur NTB. Kemarin, tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan penertiban di pagi buta. Sasarannya, para pedagang di Pasar Kebon Roek, Ampenan.

Kuliah ke Luar Daerah, Warga Mataram Harus Bebas Korona

Warga Kota Mataram yang kuliah di luar daerah cukup banyak. Kemarin kata dia, sekitar 50 mahasiswa mengajukan permintaan melakukan rapid test. Dari jumlah tersebut tidak ada yang hasilnya reaktif.

12 Karyawan Bank di Cilinaya Mataram Positif Korona

Di Kelurahan Cilinaya misalnya. Di sini tercatat ada 12 karyawan salah satu bank terpapar virus Korona. “Sebenarnya hanya satu. Namun setelah kita tracing, menjadi 12 orang yang positif,” kata Lurah Cilinaya I Gusti Agung Nugrahini, Kamis (9/7)

Di Kediri Lobar, Ibu Rumah Tangga Diduga Jual Narkoba

WM, 28 tahun, warga asal Kediri Selatan ditangkap Satres Narkoba Polres Lobar. Ia bersama kedua rekannya MA dan MU diduga menjadi penjual dan penyalahguna narkotika jenis sabu. Bahkan, WM alias Dewi ini diketahui sebagai penjual obat penenang tanpa izin pihak instansi kesehatan.

Pariwisata Lesu, Pengusaha Travel Lombok Bertahan lewat Promo

Agen travel perjalanan wisata terus berupaya bertahan dalam ketidakpastian Pandemi Korona. Sektor ini menjadi salah satu yang paling terdampak akibat turunnya kunjungan wisatawan. ”Kami upayakan tetap bangkit seiring dengan penerapan new normal yang sedang digaungkan,” kata Kukuh Laro, pemilik Duta Lombok Transport.

Berdayakan UMKM Lokal, Bappeda NTB Tunggu Pergub

Pergub Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga kini belum rampung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB masih menunggu kelanjutan masukan dan revisi dari gubernur. ”Sampai hari ini (kemarin,Red) kita belum terima. Jika sudah ada, akan langsung kita jadikan landasan dalam memberdayakan UKM/IKM,” kata Kepala Bappeda NTB Amry Rakhman, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/7/2020).

Paling Sering Dibaca

Jika Masih Tak Patuh, Seluruh Pasar di Mataram Bakal Ditutup Paksa

akil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengancam akan menutup pasar yang mengabaikan protokol kesehatan. Ancaman tersebut disampaikan Wagub saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Mandalika, kemarin (8/7). Dia mendapati langsung banyak pedagang dan pembeli tidak mengenakan masker.

Zona Merah Korona, Wagub NTB : Mana Pol PP Mataram, Kenapa Sembunyi?

Pemkot Mataram dinilai lemah dalam merespon dan menangani Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun begitu geregetan. Meski zona merah dengan kasus positif dan kematian tiap hari, penerapan protokol kesehatan di ibu kota justru sangat longgar. Tak lagi ada pengawasan macam sedang tidak terjadi apa-apa.

Istri Model Suami Youtuber, Bantah Cari Sensasi “Mahar Sandal Jepit”

Pernikahan dengan mahar sandal jepit Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti bukan bermaksud mencari  sensasi di media sosial. Menurut mereka ikatan mereka tulus beralas kasih sayang.

Pilbup Loteng, Lale Prayatni Mulai Goyang Posisi Pathul Bahri

Lobi politik tersaji di DPP Partai Gerindra. Dari informasi yang dihimpun Lombok Post, diam-diam SK Gerindra dibidik Prayatni melalui ‘lorong’ Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Turun dari Rinjani, Warga Lombok Tengah Tewas Jatuh ke Jurang

Pendakian di Gunung Rinjani kembali memakan korban jiwa. Sahli, 36 tahun, warga Desa Tampak Siring, Lombok Tengah meninggal setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Senin (6/7).
Enable Notifications.    Ok No thanks