alexametrics
Senin, 26 Oktober 2020
Senin, 26 Oktober 2020

Selain Pro-KES, MUDA Tawarkan Program Mataram Mudah

MATARAM-Berhasil menarik simpatik masyarakat dengan program Kartu Pro-KES, pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda (MUDA) kembali menawarkan program menarik. Pasangan ini memawarkan program Mataram MUDAH yang berkaitan dengan reformasi pelayanan birokrasi di Pemkot Mataram.

“Ini adalah program penting yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah kaitannya dengan kemudahan pelayanan birokrasi. Harus ada reformasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi ITE agar masyarakat Kota Mataram dapat terlayani dengan mudah, cepat dan murah,” kata HL Makmur Said kepada Lombok Post, kemarin (20/9).

Pelayanan birokrasi yang dimaksud oleh mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram ini adalah kaitannya dengan layanan perizinan, usaha, kependudukan hingga masalah tata ruang.

Sejauh ini Makmur melihat pelayanan satu atap di perizinanan sudah bagus. Namun ia mengharapkan ada cara yang lebih memudahkan masyarakat. “Kami ingin agar semua bisa pakai aplikasi,” jelasnya.

Mengurus persoalan izin atau pelayanan publik lainnya tidak lagi ribet dan menyulitkan masyarakat. Justru harus mempermudah. “Nggak perlu lagi bawa surat keterangan ini, surat keterangan itu. Semua bisa kita pakai HP atau gadget dan izinnya bisa keluar dalam tempo yang singkat,” paparnya.

Makmur mencontohkan ketika ada pensiunan yang mendapat keringanan pajak 50 persen. Ketika mengurus hal ini, mereka cukup membawa kartu pensiunan saja. Tidak lagi harus dipersulit membawa SK dan yang lainn. “Kan semua datanya sudah ada di sistem. Nggak perlu ribet ngurus birokrasi. Semua ini bisa dilakukan dengan sistem teknologi. Pelayanan birokrasi berbasis digital,” paparnya.

Menurut Makmur di daerah lain di Pulau Jawa sudah banyak yang melakukan hal ini. Karena pelayanan birokrasi berbasis digital selain memudahkan, juga efisien dan efektif. “Banyak yang sudah seperti itu di Jawa. Kalau mereka bisa kenapa kita tidak?” tanyanya.

Mataram menurutnya harus punya peta digital yang bisa diakses siapa saja. Khususnya masyarakat. Dengan peta digital yang terkoneksi dengan aplikasi pelayanan birokrasi, masyarakat bisa tahu banyak hal tentang Kota Mataram. Tidak hanya secara geografis tetapi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

“Misal ada orang mau bangun ruko. Di sistem yang kami buat nanti, orang bisa tahu mana saja area yang diperbolehkan untuk membangun ruko dan mana yang tidak bisa. Saat warga mengurus izinnya pun, harus cepat. Tidak boleh lama,” tegasnya.

Inilah yang disebutnya dengan layanan digital birokrasi. “Tidak seperti sekarang ini. Masyarakat mengajukan ke Dinas PU minta rekomendasi, lima hari baru keluar hasilnya. Eh tahunya ditolak,” sesalnya.

Belum lagi persoalan mana saja lokasi dibolehkannya kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL), semua harus diatur dan ditata. Para PKL dan UMKM harus dibina namun tidak juga dibiarkan sembarangan.

Dengan catatan menurutnya para PKL tidak boleh terlalu dibebani aturan. “Nanti tidak harus ke kantor lurah atu wali kota. Cukup pakai aplikasi,” jelasnya.

Kemudian untuk pelayanan pernikahan, reklame, sistem informasi hingga sampah menurutnya juga dikelola secara digital.  Begitu juga dengan pelayanan terhadap pegawai dan persoalan kependudukan. Masyarakat menurutnya tak harus diribetkan dengan syarat administrasi yang berbelit-belit.

“Ini salah satu cara mendekatkan pelayanan dengan masyarakat,” paparnya.

Sistem pelayanan digital juga diyakini bisa menutup celah pungutan liar. Termasuk kekeliruan asministrasi. Namun di sisi lain layanan ini memberikan kepastian hukum terhadap pelayanan yang dubutuhkan masyarakat. (ton)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Nyoman: Gonta Ganti Kendaraan Tidak Masalah, yang Penting Rasanya

“Baru di motor Forza 250 CC ini saya rasakan sama sekali tidak ada getarannya ketika sudah kita berkendara dan sangat cocok dengan kondisi kesehatan saya yang memiliki penyakit jantung. Sebelumnya pernah saya memakai sepeda motor  jenis lain namun karna ada getarannya sangat terasa membuat saya tidak nyaman,” aku Nyoman.

Warga Antusias Hadiri Peresmian Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan

Ratusan warga tumpah di jalan Saleh Sungkar, Dayen Peken Ampenan Kamis (22/10) sore kemarin. Warga hadir menyambut kedatangan pasangan H Mohan Roliskana – TGH Mujiburrahman (HARUM). Kedatangan pasangan ini untuk meresmikan Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan.

Satgas Covid-19 : Masyarakat Harus Taat 3M Ketika Liburan

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dinilai cukup baik. Tantangan selanjutnya adalah pengawasan terhadap implementasi di lapangan. Khususnya terkaitpenerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.

Tiga Bank Syariah Digabung, Bersiap Jadi yang Terbesar di Nasional

”Mengawal dan membesarkan tidak hanya sampai legal merger, tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” katanya.

Honda Genio Makin Fashionable

”Tampilan Honda Genio yang semakin atraktif mewakilkan ekspresi anak muda,” ujar Thomas. 

UN Diganti, Pemerintah Didorong Intensifkan Sosialisasi

”Supaya apa yang kurang dan kendala yang muncul, bisa segera dievaluasi,” ujar dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris dan Pasca Bahasa FKIP Unram ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications    Ok No thanks