Selasa, 31 Januari 2023
Selasa, 31 Januari 2023

Terkait UMP, Senator NTB Evi Apita Maya Ingatkan Situasi Sulit Rakyat

MATARAM-Anggota DPD RI Evi Apita Maya memberi perhatian besar pada pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang saat ini tengah berlangsung di NTB. Senator NTB itu berharap Gubernur dapat mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi buruh saat ini.

“Kami mendukung kenaikan UMP untuk pekerja dan buruh,” kata Evi Apita Maya ditemui di Mataram, Sabtu (27/11).

Menaikkan UMP menjadi opsi yang relevan mengingat situasi ekonomi yang dihadap buruh belakangan ini. Salah satunya adanya faktor kebaikan BBM yang jelas berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Serta memicu kenaikan harga kebutuhan lain ikut naik. Tetapi kenaikan juga harus mempertimbangkan pula masukan dari para pengusaha sehingga harus ada jalan tengah yang akomodatif.

Baca Juga :  Ingin Adu Nasib, Wartawan Senior Asal Sumbawa Siap Maju di DPD RI

“Tentu itu yang kita harapkan pada Pemprov NTB melalui Pak Gubernur untuk memikirkan itu,” ujarnya.

Pemerintah harus hadir menyelesaikan kesulitan yang dihadapi buruh. Sekalipun pengusaha juga sudah bisa ditebak menginginkan UMP sebaliknya. Tetapi idealnya pemerintah saat ini berdiri bersama buruh. Di tengah situasi ekonomi yang kian sulit.

“Kalau kami lebih mendorong pemerintah berpihak kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah mengatakan belum dapat mengambil sikap terkait kenaikan UMP 2023. Ia belum mengecek berbagai pertimbangan dan masukan yang dihimpun dari Dewan Pengupahan NTB.

“Tapi coba nanti kita lihat mana yang lebih masuk akal (usulannya),” katanya.

Dewan Pengupahan NTB telah menyodorkan tiga opsi besaran UMP 2023 pada Gubernur NTB antara lain, Pengusaha melalui Apindo mengusulkan tetap menggunakan PP 36 Tahun 2021 sebagai dasar menaikkan UMP.

Baca Juga :  Lintas Profesi Berebut Kursi DPD RI Dapil NTB

Sedangkan, serikat pekerja/buruh menggunakan Permenaker 18 Tahun 2022 sesuai kebijakan nasional dengan nilai alfa 0,20 atau 20 persen menghasilkan kenaikan UMP sebesar 8,04 persen atau Rp 177,416 sehingga besaran UMP menjadi Rp 2,384 juta lebih. Sementara pemerintah provinsi merujuk kebijakan pemerintah pusat, yakni Permenaker 18 Tahun 2022 dengan nilai alfa 0,10 atau 10 persen yang menghasilkan kenaikan UMP sebesar 7,44 persen atau Rp 164,195 sehingga besaran UMP NTB 2023 naik menjadi Rp 2,371 juta lebih. (zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks