alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Pencopotan 5 Ketua DPD PAN NTB Dianggap Tak Sesuai Aturan Partai

MATARAM-Rusdiansyah menilai keputusan DPW PAN NTB mencopot 5 ketua DPD PAN NTB batal demi hukum. “Yang dicopot tidak diberikan tembusan surat pencopotan,” kata Wakil Sekretaris Bidang Hukum DPW PAN NTB itu.

Di dalam AD/ART PAN lanjutnya, penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) jika salah satu dari tiga hal terpenuhi. “Harus ada alasan kuat, pertama yang bersangkutan meninggal dunia, kedua berhalangan tetap, ketiga terbukti inkrah melanggar perbuatan hukum,” terang pria yang akrab di sapa Jebhy itu.

Sementara berbeda pilihan dalam Kongres tidak bisa jadi alasan pencopotan. “Jadi keputusan itu dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak ada,” ujar pria yang berprofesi sebagai lawyers itu.

Jebhy menduga keputusan itu kental nuansa politis. Sehingga ada kesan pengambilan keputusan terburu-buru dan tidak sesuai aturan partai yang ada. “Porses penggantian Ketua DPD ya lewat Musda, begitu pula ketua DPW lewat Muswil, dan ketua DPP lewat Kongres,” ulasnya.

Walaupun Jebhy membenarkan SK DPD diterbitkan oleh DPW. “Ya kalau mau ganti ketua DPD lewat Musda nanti,” tegasnya.

Jebhy mendengar alasan Ketua DPW PAN NTB H Muazzim Akbar karena ingin melakukan penyegaran. Namun alasan itu juga dinilai keliru untuk mencopot ketua DPD. “Kalau mau penyegaran yang dicopot itu pengurus bukan Ketua DPD,” ulasnya.

Dia mencontohkan seperti dirinya yang memiliki duduk di Pengurus DPW PAN NTB sebagai Wakil Sekretaris Bidang Hukum. “Kalau saya yang disegarkan itu bisa, karena jabatan saya ditunjuk oleh Ketua DPW,” terangnya.

Jebhy meminta agar pencopotan yang dilakukan DPW PAN NTB ditarik kembali. “Apalagi dengan alasan-alasan yang menciderai demokrasi jangan sampai mempertontonkan hal yang tidak baik  pada publik,” sesalnya.   

Dia juga mengkritisi pernyataan Wakil Ketua DPW PAN NTB Syaiful Islam. “Bukan tupoksi beliau mengomentari ini, karena beliau wakil ketua untuk bidang lain bukan bidang hukum dan POK,” tegasnya.

Terkait dengan hasil rapat pleno yang diperluas ke DPD sebelum Kongres, dia memandang tidak ada yang salah dengan pilihan 5 ketua DPD. “Di sana disepakati untuk mendukung saudaraku Zulhas sebagai ketua umum dan Hanafi Rais sebagai Sekjen,” terangnya.

Tetapi dalam dinamika politik Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Hanafi Rais tidak berpasangan. Sehingga saat ada 5 ketua DPD yang tetap memilih Hanafi Rais berpasangan dengan Mulfachri Harahap seharusnya tidak dipersoalkan. “Kan sesuai kesepakatan tetap mendukung keduanya,” pungkasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPW PAN NTB Syaiful Islam mengungkapkan alasan dicopotnya lima Ketua DPD PAN. “Mereka melanggar komitmen, komitmen itu dibangun di atas materai, bukan tanda tangan biasa,” tandasnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks