alexametrics
Minggu, 9 Agustus 2020
Minggu, 9 Agustus 2020

Data Penerima JPS Bermasalah, DPRD NTB Pertimbangkan Pakai Hak Interpelasi

MATARAM-Hingga batas akhir distribusi Jaring Pengaman Sosial (JPS) yakni 28 April, data masih amburadul. Paket JPS pun banyak yang masih belum terdistribusi.

Beberapa anggota DPRD NTB mulai dongkol dengan respons Pemprov NTB perbaikan data. “Penyajian data-data yang salah dan tidak bertanggung jawab adalah kesalahan fatal,” sesal Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, kemarin (28/4).

Substansi menolong rakyat dari program JPS dianggap kabur bahkan tidak jelas. Mori menganggap sikap ini sebagai prilaku tidak patuh pemerintah terutama OPD teknis. “Iya bisa dibilang seperti itu (pelanggaran berat)” tegasnya.

Padahal DPRD NTB melalui komisi V telah memberi peringatan dan rekomendasi. “Sekaligus waktu yang memadai agar data-data yang salah diperbaiki tapi tidak juga selesai,” imbuhnya.

Persoalan data kini tidak lagi jadi sorotan utama. Tetapi muncul dugaan mengatur pengadaan barang dalam JPS untuk kepentingan tertentu. “Sehingga bisa dapat untung dari item-item itu,” sindirnya.

Menurut Mori, Aparat Penegak Hukum (APH) sudah sepantasnya turun memeriksa dugaan memperkaya diri-sendiri di balik pengadaan item JPS Gemilang. “Bukti-bukti sudah mencukupi kok,” cetusnya.

Seperti diketahui DPRD memiliki beberapa hak. Antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. “Saya minta DPRD menggunakan haknya yang diatur oleh Undang-Undang,” tegasnya.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat memberikan keterangan. Jika permintaan tidak dipatuhi, maka dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Akhirnya akan seperti itu (pakai hak interpelasi)” timpal anggota DPRD NTB dari fraksi NasDem H Bohari Muslim.

Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi PKS Sambirang Ahmadi mengatakan fungsi pengawasan merupakan tugas bersama. “Proses distribusi JPS tahap 1 ini tentu akan dievaluasi,” katanya.

Terkait data tumpang tindih tidak hanya terjadi di NTB. “Data overlaping ini isu nasional,” kata pria yang dikenal dekat dengan Gubernur NTB itu.

Keterbatasan kemampuan pemerintah diharapkan disikapi bijak. “Ayo koreksi beri masukkan konstruktif,” harapnya.

Bagimanapun situasi saat ini dinilai tidak mudah. “Butuh kolaborasi semua pihak untuk menghindari distribusi tidak tepat waktu dan sasaran,” tandasnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Fitch Ratings Indonesia Naikkan Peringkat Bank Bukopin Jadi AA-

Peringkat Nasional Jangka Panjang Bank Bukopin dinaikkan menjadi ‘AA-(idn)’ dari ‘BBB+(idn)’

Mata Air Lombok Utara Hanya Tersisa 77 Titik

Pemerintah KLU mencatat jumlah mata air potensial hanya tersisa 77 titik. Angka potensial itu terdeteksi sangat minim, dibandingkan total 238 mata air yang sebelumnya ada.

NTB Tuan Rumah Festival Ekonomi Syariah 2020

Provinsi NTB terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) atau Festival Ekonomi Syariah Indonesia ke-7 tahun 2020. ”Provinsi NTB sekaligus menjadi koordinator penyelenggaraan festival tahun ini,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam pembukaan ISEF 2020 secara virtual, Jumat (7/8).

Layangan Nyangkut Ganggu Jaringan Listrik Lombok

MATARAM-Akhir-akhir ini layang-layang kerap mengganggu aktivitas warga. Layangan putus banyak nyangkut di jaringan listrik PLN. Akibatnya listrik harus dipadamkan. ”PLN mencatat beberapa kali gangguan listrik yang disebabkan oleh layang layang,” kata Manager PLN UP3 Mataram Dony Noor Gustiarsyah, Jumat (7/8).

Tahun ini NTB Butuh Rp 8,3 Miliar Tangani Kekeringan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dana penanganan kekeringan tidak pernah sedikit. Tahun ini, BPBD NTB kembali mengusulkan dana hingga Rp 8,3 miliar lebih untuk atasi bencana kekeringan. ”Ini sedang kami usulkan mudahan dananya tersedia,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi, Jumat  (7/8).

Pemkab Loteng Persilakan Ibu Hamil Kerja Dari Rumah

          PRAYA-Bupati Loteng HM Suhaili FT mengeluarkan surat edaran (SE) terbaru terkait sistem kerja aparatur sipil negara (ASN). “Ini karena belum terkendalinya penyebaran covid-19,” ujar juru bicara gugus tugas Covid-19 Loteng HL Herdan, Kamis (6/8) lalu.

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

Idola Baru Wisatawan, Bukit Pal Jepang Terapkan Sistem Booking Online

Begitu dibuka, Bukit Pal Jepang Desa Sapit, Kecamatan Suela, jadi incaran wisatawan. Dalam sebulan, bukit dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut itu sudah didaki 3.550 wisatawan. Ibarat tengah berpuasa, inilah waktunya berbuka, setelah selama pandemi Covid-19 menahan dahaga akan sepinya wisatawan.

TGB Dukung Mohan, Bang Zul Jagokan Selly di Mataram

Jika Bang Zul (panggilan akrab H Zulkieflimansyah) mendukung pasangan Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan (paket Salaman). Maka tidak dengan TGB. Pria yang berkuasa selama 10 tahun di NTB itu memilih mendukung pasangan H Mohan Roliskana-TGH Mujibburahman (pasangan Harum).
Enable Notifications.    Ok No thanks