alexametrics
Selasa, 16 Agustus 2022
Selasa, 16 Agustus 2022

Pilkada Serentak NTB di Tengah Korona, Anggaran Bakal Membengkak

MATARAM-Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu terlihat semakin bulat dan matang, akan menyelenggaran pilkada serentak di Desember 2020. Hal ini terlihat dari persiapan KPU menyiapkan teknis pemilihan di tengah Pandemi Covid-19.

KPU Pusat akan mengusulkan tambahan anggaran Rp 535,9 miliar untuk membeli berbagai keperluan yang mendukung protokol pandemi. Mulai dari APD hingga wacana pencoblosan menggunakan tusuk gigi. “(Untuk teknis lebih detailnya) kita menunggu standar pemilihan dengan protokol covid-19,” kata Ketua KPU NTB Suhardi Soud, kemarin (28/5).

Tetapi secara umum digambarkan proses pemilihan Desember nanti di bawah protokol pandemi. Para petugas penyelenggara pemilu akan dilengkapi masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung wajah, tong air, sabun cuci tangan, tisu, hingga cairan disinfektan.

Berbagai kebutuhan itu telah terakomodir dalam usulan anggaran Rp 535,9 miliar. Selain itu untuk membeli masker bagi para pemilih di berbagai daerah.

Baca Juga :  Rindu Kuliah Tatap Muka, Mahasiswa Dukung Vaksinasi Goes to Campus

KPU juga berencana mengganti alat coblos kertas. Semisal dengan menggunakan tusuk gigi untuk menghindari penyebaran virus karena penggunaan alat coblos sama. Selama ini KPU diketahui menggunakan paku, namun dikhawatirkan bila itu dipakai lagi secara bergantian oleh pemilih jadi media penyebaran korona.

KPU sebenarnya belum memiliki pengalaman menyelenggarakan pemilihan di bawah pandemi. Sehingga protokol pandemi masih butuh masukkan dari berbagai pihak. “Nanti akan koordinasi dengan gugus tugas nasional,” ulasnya.

Terkait usulan penambahan anggaran itu, KPU NTB masih harus menunggu arahan dari KPU pusat terkait detail protokol pemilihan di bawah pandemi. “Terutama terkait standar pemilihan dengan protokol covid yang berakibat penambahan anggaran,” ulasnya.

Selain itu juga akan konsolidasi dengan KPU kabupaten/kota untuk potensi usulan kebutuhan berbagai fasilitas pemilihan di NTB. “Untuk menelaah anggaran pilkada,” ulasnya.

Baca Juga :  Pengusaha Wisata Senggigi Protes Aturan Jam Malam

Sementara itu, Anggota Komisioner KPU NTB Agus Hilman memperkirakan tidak akan ada usulan tambahan anggaran di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Kabupaten/kota saat ini sudah sangat kesulitan anggaran karena terfokus untuk penanganan pandemi semua,” ulasnya.

Segala kebutuhan tambahan anggaran untuk pilkada bulan Desember mendatang kemungkinan besar akan dibebankan ke APBN. “Saya kira semua sudah masuk dalam usulan KPU RI itu (Rp 535,9 miliar)” ujarnya.

Namun kepastiannya, masih harus menunggu seperti apa teknis pelaksanaan pilkada Desember di bawah pandemi. Hilman mengatakan semakin ketat protokol akan berakibat pada semakin membengkaknya anggaran yang dibutuhkan untuk memastikan pemilihan sesuai standar kesehatan. “Ya ini bakal jadi ujian penyelenggara,” pungkasnya. (zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/