alexametrics
Rabu, 12 Agustus 2020
Rabu, 12 Agustus 2020

Pilkada Serentak, Dukungan DPP PPP Final di Mataram, Bima dan KSB

MATARAM-Hanya tiga daerah yang benar-benar bisa menarik nafas lega terkait arah dukungan PPP. Antara lain Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dan Bima.

Sisanya masih berdebar-debar. Harap-harap cemas. “(Yang) sudah final itu Mohan-TGH Mujib (Mataram), Fud-Firin (KSB), dan Indah-Dahlan (Bima),” kata Ketua DPW PPP NTB Hj Warti’ah.

Sementara Bapaslon yang telah memegang surat rekomendasi harus bekerja lebih giat lagi meyakinkan PPP mereka layak diusung. Mengingat masih ada peluang para pemegang rekomendasi gagal bawa pulang SK PPP.

Dengan kata lain arah dukungan PPP berpeluang berubah. “Karena ini politik ya mungkin, tapi sulit! Kalau sudah pegang rekomendasi itu sudah 90 persen,” terang Anggota DPR RI Dapil NTB II itu.

Bapaslon yang baru berstatus kantongi rekomendasi antara lain H Ahmad Ziadi-HL Aswatara di Lombok Tengah, H Najmul Akhyar-H Suardi di Kabupaten Lombok Utara (KLU), dan H Syaifurrahman Salman-Ika Rizki Veryani di Dompu.

Sementara di Sumbawa tidak ada progres. Bahkan kabar terakhir Nurdin Ranggabarani dinilai gagal melaksanakan surat tugas.

Namun sekalipun berpeluang berubah, peluang kantongi SK sangat besar. Jika dibanding dengan Bapaslon lain yang mengecil.

Para pemegang rekomendasi hanya perlu menyiapkan berbagai syarat yang kurang dan belum diserahkan ke PPP. “Jadi sudah hampir final,” tegasnya.

Sekretaris DPW PPP NTB Muhammad Akri memaparkan hirarki surat menyurat di PPP kaitannya dengan pemilu. “Jadi pertama itu ada namanya surat tugas,” katanya.

Surat Tugas diberikan pada kader atau non kader yang dinilai punya kesempatan diusung PPP. “Di atasnya baru surat rekomendasi,” terangnya.

Rekomendasi diberikan pada Bapaslon yang sukses melaksanakan perintah partai yang tertuang dalam Surat Tugas. “Nah di atas itu ada dua model surat lagi, setelah rekomendasi ada SK PPP baru yang paling atas itu ada surat B-1.KWK yang bisa digunakan untuk mendaftar,” jelasnya.

Para Bapaslon yang saat ini memegang Surat Rekomendasi harus mengupayakan untuk mendapat dua model surat lagi. “SK dan B-1.KWK,” terangnya.

Barulah bisa disebut sebagai calon kepala daerah final dari PPP. Tetapi Akri pun menegaskan rekomendasi sebenarnya sudah menggambarkan arah final PPP. “Misalnya calonnya meninggal, melakukan perbuatan kriminal, baru berubah, atau ada hal-hal luar biasa lain,” pungkasnya. (zad/r2)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lawan Korona di Lombok tengah Lockdown Dusun Tetap Jadi Pilihan

Pencegahan penularan covid-19 di Lombok Tengah terus dilakukan pemkab. “Harapannya, jangan ada lagi yang positif,” kata sekretaris gugus tugas Covid-19 Murdi pada Lombok Post, Senin (10/8).

Kabar Baik, Pemerintah Izinkan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Pemerintah telah membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hanya saja, rekrutmen terbatas pada tenaga kerja terlatih sektor formal.

Tempat Hiburan di Lobar Tak Patuh Cegah Korona, Dewan : Segel Saja!

DPRD Lombok Barat (Lobar) memberi atensi penerapan protokol pencegahan covid. Terutama untuk tempat hiburan malam. ”Kami support penegak hukum dan pemerintah. Kalau ada yang membandel, segel saja,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lobar Indra Jaya Usman, Senin (10/8).

Pasangan Makmur-Ahda Tersandera SK PKB

MATARAM--Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda tersandera SK dukungan dari PKB. Tanpa PKB, pasangan ini kemungkinan besar tak bisa bertarung di Pilkada Kota Mataram.

FK Unram Prediksi Puncak Penularan Korona di NTB Bulan Ini

Peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sempat memprediksi Bulan Agustus ini menjadi puncak pandemi Covid-19. Namun, trend Covid-19 justru perlahan menurun.

Bantu Siswa Belajar, Masjid Al-Falah Monjok Siapkan Internet Gratis

Inovasi Takmir Masjid Al-Falah Kelurahan Monjok patut ditiru. Terutama oleh takmir masjid di Kota Mataram. Karena, mereka menyiapkan internet gratis bagi siswa dan mahasiswa yang saat ini sedang menerapkan metode belajar dalam jaringan (daring).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks