Selasa, 31 Januari 2023
Selasa, 31 Januari 2023

Sah, APBD Murni NTB 2023 Ditetapkan!

MATARAM-Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Banggar DPRD NTB atas hasil pembahasan RAPBD 2023 digelar. Dalam kesempatan itu Banggar menyampaikan pokok-pokok kesepakatan terhadap hasil pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD 2023. “Pertama, pendapatan APBD Murni 2023 ditargetkan Rp 5,96 triliun,” kata Juru Bicara Banggar DPRD NTB HL Hadrian Irfani, kemarin (28/11).

Angka ini mengalami peningkatan Rp 309,7 miliar atau 5,48 persen dibanding APBD Perubahan 2022 yang mana besarannya adalah Rp 5,65 triliun.

Adapun rinciannya antara lain PAD Rp 2,98 triliun atau naik Rp 250 miliar dibanding APBD Perubahan 2022. Selanjutnya Pendapatan transfer ditarget Rp 2,97 triliun atau naik Rp 88,72 miliar dibanding APBD Perubahan 2022. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 892,4 miliar lebih, mengalami penurunan Rp 29,26 miliar dibanding APBD Perubahan 2022.

Selanjutnya, belanja ditargetkan Rp 5,99 triliun atau turun Rp 309,9 miliar dibanding APBD Perubahan 2022. Terdiri atas belanja Oprasional Rp 4,35 triliun; Belanja modal Rp 567,9 miliar; Belanja tidak terduga Rp 54,3 miliar; Belanja transfer Rp 1,009 triliun. “Sehingga defisit Rp 27 miliar,” jelasnya.

Selanjutnya, pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah Rp 50 miliar; Pengeluaran pembiayaan daerah Rp 23 miliar. “Pembiayaan netto pada APBD Murni 2023 Rp 27 miliar,” paparnya.

Selanjutnya adapun rincian penggunaan anggaran 2023 antara lain, Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain: Dikbud Rp 1,82 triliun; Dikes Rp 705,7 miliar; Dinas PUPR Rp 475,5 miliar; Dinas Perkim Rp 392,9 miliar; Satpol PP Rp 21,43 miliar; BPBD Rp 9,36 miliar; Dinsos Rp 76,89 miliar.

Baca Juga :  Rohmi Keluar dari Nasdem, PKS Pastikan Zul-Rohmi Jilid II Berlanjut

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain: Dikbud Rp 8,24 miliar; Disnaker Rp 25,02 miliar; Dinas P3APPKB Rp 10,6 miliar; Dinas Ketahanan Pangan Rp 8,79 miliar; DLH Rp 93,6 miliar; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Rp 13,43 miliar; Dishub Rp 17,16 miliar; Diskominfotik Rp 19,82 miliar; Diskop UKM Rp 17,34 miliar; DPMPTSP Rp 9,6 miliar; Dispora Rp 29,8 miliar; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 15,54 miliar.

Urusan Pemerintahan Pilihan antara lain Disnaker Rp 125 juta; DLH dan Kehutanan Rp 8,7 miliar; Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 60,6 miliar; Dispar Rp 22,2 miliar; Distanbun Rp 190,02 miliar;  Disnakeswan Rp 67,74 miliar; Dinas ESDM Rp 9,6 miliar; Dinsdag Rp 21,8 miliar; Dinas Perindustrian Rp 17,29 miliar.

“Selanjutnya urusan pemerintahan, Setda Rp 215,9 miliar; Setwan Rp 134,45 miliar,” paparnya.

Berikutnya, penunjang urusan pemerintahan antara lain BPPD Rp 27,6 miliar; BPKAD Rp 1,17 triliun; Bapenda Rp 117,5 miliar; BPSDM Rp 22,2 miliar; Brida Rp 45,87 miliar; Badan Penghubung Daerah Rp 11,7 miliar.

“Unsur pengawas urusan pemerintahan rincian inspektorat Rp 23,69 miliar,” ujarnya.

Baca Juga :  BPD dan Pemdes Bersinergi Bangun Desa

Unsur Pemerintahan Umum dengan rincian Bakesbangpoldagri Rp 20,07 miliar. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyetujui RAPBD 2023,” tegasnya.

Selanjutnya Banggar menyampaikan sejumlah rekomendasi antara lain optimisme dalam meraih pendapatan daerah harus dibarengi dengan kegigihan strategi. Mengingat ada ancaman resesi pada tahun 2023. “Harus ada skema antisipatif,” harapnya.

Tombak pendapatan daerah terutama peran dan fungsi UPTD Daerah wisata unggulan antara lain Gili Tramena sebagai institusi baru yang khusus mengelola potensi pendapatan dari aset provinsi di tiga Gili yakni Trawangan, Meno, dan Gili Air.

Selanjutnya pemerintah diminta mengendalikan jumlah pegawai, memberikan atensi terhadap belanja modal, mendorong OPD lebih agresif melobi dan mendatangkan anggaran dari pemerintah pusat menghadirkan investasi.

Penekanan juga disampaikan pada pengambilan insiatif meningkatkan realisasi potensi retribusi baru; Peningkatan ekonomi yang berkualitas; memperhatikan sektor UMKM; Pemberian pelatihan ekonomi kerakyatan dan pengembangan produk lokal.

Setelah menyampaikan laporan hasil pembahasan oleh Banggar, eksekutif dan legislatif menyetujui Raperda APBD 2023. Gubernur NTB melalui Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan terima kasih atas masukkan yang diberikan Banggar. “Komitmen yang telah dibangun merupakan hal yang sangat berharga,” katanya.

Dikatakannya 2023 menjadi tahun terakhir perjalanan RPJMD NTB. Dalam rangka mewujudkan NTB yang gemilang. Dikatakan selama empat tahun terakhir NTB telah mampu bangkit menghadapi berbagai macam tantangan. “Semoga kita mampu mewujudkan NTB gemilang,” harapnya. (zad/adv)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks