alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

Waktu Kampanye Pemilu 2024 Berpeluang Dipangkas

MATARAM-Wacana kampanye untuk Pemilihan Umum 2024 diperpendek tengah dibahas KPU.

“Berbagai usulan yang disampaikan demi kebaikan terselenggaranya pemilu 2024, tentu kita terima dan pertimbangkan,” kata Komisioner KPU NTB Agus Hilman, kemarin (28/1).

Seperti diketahui usulan wacana memperpendek jadwal pelaksaan kampanye, disampaikan pemerintah dan sejumlah anggota DPR RI.

Dasar mengusulkan jadwal pelaksaan kampanye diperpendek, karena dipandang durasi masa kampanye tidak diatur dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.

Yang diatur hanya masa kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan calon dan berakhir tiga hari sebelum pemungutan suara.

“Usulan itu akan dipertimbangkan dengan saksama,” ulasnya.

KPU akan membahas secara internal. Dan juga tetap, meminta pendapat dari pihak yang memberikan perhatian besar pada Pemilu 2024.

Hanya saja, yang perlu diketahui kata Hilman, Pemilu 2024 sebenarnya masa kampanyenya sudah jauh berkurang dibanding pemilu sebelumnya.

Baca Juga :  Pemilu 2024, PPP Target Tiga Besar Nasional dan Menang di NTB

“Kita merancang agar masa kampanye 120 hari (sekitar 4 bulan),” jelasnya.

Sekadar perbandingan, pada pemilu 2019 masa kampanye berlangsung hampir 7 bulan. “Sekitar 6 bulan, 3 minggu. Kurang seminggu jadi tujuh bulan,” terangnya.

Bahkan bila dibanding pemilu 2014 masa kampanye sampai 15 bulan. “Lebih dari satu tahun,” jelasnya.

Maka rancangan usulan pelaksaan kampanye yang dibuat KPU saat ini telah berkurang jauh. Sehingga usulan memperpendek pelaksaan kampanye itu sendiri telah diakomodir.

Secara umum, waktu kampanye dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, sengketa TUN Pemilu.

“Jika ada peserta pemilu atau Caleg yang mengajukan sengketa pencalonan ke Bawaslu dan PTUN,” urainya.

Sementara, sengketa baru bisa diajukan setelah penetapan DCT. “Soal sengketa kewenangannya ada di Bawaslu dan PTUN,” jelasnya.

Baca Juga :  Zero Waste Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa

Kedua, terkait dengan lelang, produksi, dan distribusi logistik pemilu. Surat suara dapat diproduksi setelah penetapan DCT dan tuntas sengketa di PTUN.

“Sementara, kita tahu surat suara itu mengandung nama, tanda gambar atau foto, dan nomor urut peserta pemilu, dan Caleg,” jelasnya.

Berikutnya untuk distribusi logistik pemilu dilakukan sampai ke semua TPS. Nah, dari simulasi itu dibutuhkan waktu sengketa dan distribusi logistik paling tidak 164 hari.

“Oleh karena itu KPU mengusulkan, mulai kampanye, pada 14 Oktober 2023,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta masa kampanye dipersingkat lagi menjadi 90 hari. Memperpendek masa kampanye akan menyingkat durasi waktu masyarakat terbelah karena pilihan politik.(zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/