alexametrics
Minggu, 7 Juni 2020
Minggu, 7 Juni 2020

Penundaan Pilkada Serentak, Tunggu NTB Perppu

MATARAM-KPU NTB siap mengikuti apapun skenario atas penundaan Pilkada Serentak 2020. “Ada beberapa opsi,” kata Anggota KPU NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Parmas dan SDM Agus Hilman, kemarin (30/3).

Situasi daerah, nasional, hingga dunia saat ini tengah tidak koandusif. Wabah korona tidak hanya jadi ancaman kesehatan, tetapi telah membawa dampak serius ke ekonomi, sosial, budaya, dan politik. “KPU memang mengajukan beberapa obsi,” terangnya.

Ada tiga opsi waktu yang diajukan KPU RI untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Diantaranya 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021. Obsi 9 Desember diusulkan dengan asumsi wabah Korona Covid-19 tuntas antara bulan April-Mei.

Maka tahapan bisa kembali dilaksanakan pada bulan Juni 2020. “Sehingga empat agenda yang sebelumnya ditunda, bisa dilaksanakan di bulan Juni,” ulasnya.

Desember dinilai waktu ideal dengan asumsi wabah korona bisa ditangani pemerintah sampai bulan April-Mei. KPU tidak perlu berjibaku dengan waktu dan dapat melaksanakan setiap tahapan dengan maksimal.

Tetapi dampak dari penundaan, harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang no 10 tahun 2016 tentang Pilkada. “Karena di UU 10 ditetapkan pemilihan berikutnya tanggal 23 September, maka UU itu harus direvisi,” katanya.

Revisi terbatas oleh DPR sepertinya dinilai terlalu rumit. Sehingga pemerintah memilih menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). “Karena Perppu dianggap lebih mudah ketimbang revisi,” ulasnya.

Sementara obsi Pilkada digelar pada 17 Maret 2021 atau 29 September 2021 dengan kondisi penanganan Korona gagal dituntaskan pada bulan April atau Mei. “Maka muncul obsi tahun 2021,” ulasnya.

Dampak ditundanya Pilkada hingga 2021 sudah pasti ada. Sebagian besar agenda kepemilihan harus diagendakan ulang lagi. Termasuk berimbas pada sistem bantuan hibbah pemerintah daerah pada KPU kabupaten/kota. “Begitu juga DPT harus dimutahirkan lagi,” ulasnya.

Belum lagi menyikapi PPK dan PPS yang kadung direkrut bahkan sudah ada yang bekerja. “Memang pasti ada dampak dari penundaan ini,” terangnya.

Terkait dana hibbah yang telah diberikan pemerintah daerah pada KPU kabupaten/kota, Hilman belum bisa berkomentar banyak. “Mungkin itu nanti harus ada pembahasan dan saya rasa kepala daerah yang bicara tentang itu,” pungkasnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Gunjingan Tetangga Lebih Menyiksa, Jangan Kucilkan Penderita Korona!

GIRI MENANG-Sebagian orang menganggap Korona sebagai ‘penyakit fitnah’. Sebab, stigma negatif yang selalu disematkan kepada pasien positif Korona maupun eks pasien positif. Atas dasar itu,...

Dampak Korona, Lombok Barat Kehilangan Rp 430 Miliar

GIRI MENANG-Keuangan Pemkab Lombok Barat (Lobar) dibuat babak belur oleh wabah Covid-19. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Pimpinan (Rapim) terbatas di Aula Utama Kantor...

Tak Ada Zona Hijau di KLU, Kasus Korona ada di Semua Kecamatan

TANJUNG-Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus bertambah. Total kini 45 kasus, dengan Kecamatan Gangga yang akhirnya pecah telur, sebagai kecamatan yang...

Ahyar Abduh : Perekonomian Mataram Harus Tetap Tumbuh

MATARAM-Mataram ingin perekonomian tetap tumbuh meski pada masa Pandemi Covid-19. ”Kalau semua tutup tentu perekonomian tidak jalan,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.   Ia...

Restoran New Bebek Ijo Ibu Fenny G Siapkan Undian Berhadiah

MATARAM-Restoran New Bebek Ijo Ibu Fenny G outlet Lombok Epicentrum Mall (LEM) mengadakan undian berhadiah mulai Jumat (5/6) kemarin. ”Promo ini salah satu usaha...

Sabtu, Korona NTB Tembus 808 Kasus, 101 Anak-anak, 38 Manula, 22 Meninggal Dunia

MATARAM—Upaya memulai tatanan baru new normal masih mendapat hambatan dari terus melonjaknya angka penularan positif koroona di NTB. Sabtu (6/6) kasus korona di NTB...

Paling Sering Dibaca

Cek Korona di Mataram, Biaya Rapid Test Rp 400 Ribu, Swab Rp 1.250.000

MATARAM-Di masa New Normal, hasil rapid test dan swab sangat dibutuhkan. Misalnya jika Anda ingin bepergian dengan menggunakan pesawat. Padahal, biaya untuk rapid test dan...

Naik Pesawat di Masa Korona, Ini Dokumen yang Harus Dibawa!

MATARAM-Pembatasan penerbangan komersial diperpanjang hingga 7 Juni. Dengan demikian penumpang pesawat domestik wajib melengkapi sejumlah dokumen untuk bisa terbang. ”Semua syarat itu harus dipenuhi calon...

Direktur RSUD Mataram Dorong Masjid dan Mall Dibuka, Warga Bahagia Bisa Lawan Korona

MATARAM— Di tengah meningkatnya penyebaran virus korona Direktur RSUD Kota Mataram dr Lalu Herman Mahaputra justru meminta sejumlah aktivitas publik tetap dibuka seperti biasa. Ketika...

Siap-siap, Pendaftaran CPNS Lulusan SMA Dibuka 1 Juni

JAKARTA–Pemerintah mengumumkan tahun ini bakal membuka seleksi CPNS baru untuk lulusan SMA sederajat melalui jalur sekolah kedinasan. Kuotanya belum ditetapkan. Politeknik Keuangan Negara STAN,...

NTB Coba-coba “New Normal”, Mulai dari Masjid dan Pusat Perbelanjaan

MATARAM-Tidak ada daerah di NTB layak new normal. Dari 102 daerah yang dipersilakan pemerintah pusat menerapkan New Normal, tak ada satu pun daerah dari...