alexametrics
Selasa, 9 Agustus 2022
Selasa, 9 Agustus 2022

Menang Kasasi, Berkarya VERSI Muchdi PR Ancam Kader Tak Loyal di NTB

MATARAM-Keputusan Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi Berkarya Muchdi PR disyukuri pengurus berkarya di NTB.

“Alhamdulillah, amar putusan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari pemohon kasasi yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly,” kata Ketua DPW Partai Berkarya NTB versi Muchdi PR, Agus Kamarwan, kemarin (30/3).

Dengan lahirnya putusan itu maka ditegaskan tidak ada lagi dualisme kepengurusan di tubuh Berkarya.

“Maka saat ini hanya satu kepengurusan yang diakui yakni di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Muchdi PR dan Sekretaris Jendral Badaruddin Andi Picunang,” imbuhnya.

Menindaklanjuti putusan MA itu, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah untuk sosialisasi dan penertiban kader.

“Pertama, tentu kami akan memberitahukan pihak-pihak pejabat terkait antara lain DPRD dan KPU provinsi hingga kabupaten/kota, bahwa sudah tidak ada polemik lagi terhadap kepengurusan partai Berkarya,” katanya.

Baca Juga :  KPU NTB Persilakan Berkarya Tempuh Jalur Hukum

Kedua, Agus Kamarwan mengingatkan pada kader yang duduk di DPRD NTB agar taat dan patuh pada perintah ketua umum dan Sekjen.

Dia juga mewanti-wanti bakal bersih-bersih dari kader yang dianggap tidak loyal pada partai dan pimpinan partai.

“Ada beberapa kriteria anggota DPRD yang kami anggap tetap layak sebagai anggota DPRD, mereka tidak akan kami PAW,” katanya menghembus angin segar.

Kriteria itu meliputi: anggota DPRD yang peduli terhadap kelangsungan dan kebutuhan operasional organisasi; tidak mengabaikan jasa-jasa Calon DPRD yang tidak terpilih di Pileg 2019; tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri; memiliki rekam jejak yang baik selama menjadi anggota dewan.

“Artinya dia tidak pernah membodohi rakyat,” jelasnya.

Menunjukkan loyalitas dan ketaatan pada ketua umum Muchdi PR; bersedia membantu partai untuk kepentingan politik 2024; dan memiliki visi membesarkan partai.

Baca Juga :  Hamdan Zoelva: Gugatan PTUN Moeldoko Tidak Berdasar Hukum

“Jadi tidak hanya cari enaknya saja, tetapi ikut berjuang membesarkan partai,” tekannya.

Maka anggota dewan yang dinilai memenuhi kriteria itu, dapat lolos dari ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW).

Seperti diketahui, MA membalik keadaan di konflik kepengurusan Partai Berkarya. Setelah dua kali Berkarya Hoetomo Mandala Putra (HMP) menang melawan Menkumham HAM dan Muchdi PR di tingkat pertama dan banding, kini kalah di tingkat kasasi.

Sementara itu, kabarnya pihak HMP akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA. Namun saat akan dikonfirmasi ke Berkarya versi HMP, kantor DPW-nya terlihat sepi dan terkunci gerbangnya.

Dikonfirmasi melalui layanan pesan singkat, Ketua DPW Partai Berkarya versi HMP, H Darmawan belum memberi tanggapan, hingga berita ini diturunkan. (zad/r2)

 

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/