alexametrics
Minggu, 19 September 2021
Minggu, 19 September 2021

Tegas, Disdik Ancam Cabut Izin Sekolah yang Tak BDR

MATARAM-Kepala Disdik Mataram H Lalu Fatwir Uzali mengancam akan memberikan sanksi berat. Sekolah yang tidak mengindahkan Surat Edaran Wali Kota Mataram, terkait penerapan belajar dari rumah (BDR) daring tak akan dibiarkan.

”Kalau aparat penegak aturan itu tiba-tiba datang ke sekolah, itu adalah sebuah risiko dari sekolah yang bersangkutan,” tegasnya, (30/7).

Pencabutan izin operasional sekolah bisa saja diberikan. Surat Edaran Wali Kota Mataram Nomor 423.5/1976/Disdik.C1/VII/2021 terkait kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan selama PPKM Mikro.

Pada poin kesatu menyebut, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) dan atau layanan pendidikan lainnya dilakukan secara daring.

”Saya meminta kerja sama semua kepala sekolah. Kalau memang tidak mau aparat penegak hukum datang membubarkan aktivitas di sekolah, tolong dan harap perhatikan edaran pak wali kota,” terang mantan kepala SMAN 1 Mataram ini.

Pernyataan ini menyusul sejumlah pertanyaan dari pihak keamanan. ”Mereka menanyakan, kok masih ada sekolah yang melaksanakan pembelajaran langsung,” kata Fatwir.

Dirinya mencermati, adanya kegiatan pembelajaran di sekolah, biasanya datang dari desakan orang tua. Itu banyak terjadi di sekolah swasta. ”Khususnya sekolah-sekolah yayasan, sekali lagi saya peringatkan untuk patuh terhadap edaran, karena pantauan kami masih ada sekolah yang melakukan PTM di sekolah sampai kemarin,” tegasnya.

Disdik Mataram meminta agar kepala sekolah dan orang tua, memaklumi kondisi saat ini. ”Sementara ini, kami tidak memperbolehkan atau melarang adanya PTM terbatas di sekolah, dengan dalih apapun,” jelasnya.

Hal ini karena pemerintah sedang menyelamatkan kesehatan masyarakatnya. ”Saya akui daring ini banyak masalah,” ujarnya.

”Namun prioritas utama kita saat pandemi ini, mengurangi risiko,” sambung Fatwir.

Pemerintah tegasnya wajib memperhatikan kesehatan guru dan siswa. ”Dalam edaran tersebut kami meminta 75 persen guru bekerja dari rumah, dan 25 persen hanya guru piket di sekolah. Ini upaya kami mencoba mengurangi penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag NTB HM Ali Fikri mengimbau seluruh madrasah, agar mematuhi edaran pemerintah daerah setempat. ”Semua aktivitas belajar di madrasah harus berdasarkan izin pemda, kalau pemda melarang, madrasah wajib menerapkan BDR,” tegas dia. (yun/r9)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks