Aksi protes itu sudah disampaikan sejumlah universitas ternama di Indonesia, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Brawijaya, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Institute Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institute Pertanian Bogor (IPB), Universita Gadjah Mada (UGM) dan lainnya.
Direktur Eksekutif Indonesian Political Oponion (IPO), Dedi Kurnia menilai kritik dan keresahan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta bisa mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, aksi protes itu dimulai oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari lalu.
Pada saat itu, UGM melalui sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan petisi Bulaksumur yaitu menyayangkan penyimpangan demokrasi yang dilakukan presiden.
Sedangkan yang terbaru, protes datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang berisi para rektor dari beberapa kampus. Mereka membuat pernyatan sikap yakni turut prihatin karena munculnya sikap tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan saat ini.
“Suara akademisi, utamanya dari perguruan tinggi negeri, jelas punya imbas kepercayaan publik. Jokowi bisa saja akan kehilangan kepercayaan publik itu jika gerakan deklarasi perguruan tinggi ini terus bergulir, bukan tidak mungkin akan lahirkan gerakan mahasiswa,” kata Dedi kepada wartawan, Senin (5/2).
Gelombang protes itu diyakini Dedi muncul karena pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu, bahwa kepala negara atau pejabat negara boleh memihak di Pemilu 2024. Tetapi harus mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Namun, kenyataannya terdapat pembantu presiden tanpa cuti secara terang-terangan memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye ini.
“Jokowi seharusnya mengevaluasi dengan melarang secara tegas anggota kabinet untuk turun berkampanye, termasuk dirinya,” tegas Dedi.
Dedi mengutarakan, seharusnya Jokowi tak berdalih jika ingin memihak pada salah satu pasangan calon. Sebab, dirinya merupakan pemimpin negara yang harus memberikan contoh.
“Jokowi tidak bisa berdalih bahwa hak politiknya sama dengan publik, Presiden adalah pengecualian, karena memiliki pengaruh pada penyelenggara," ucap Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menyebut gelombang kritik berbagai perguruan tinggi ini juga bisa mempengaruhi elektoral.
"Dari sisi politis, secara tidak langsung ini bisa pengaruhi kekuatan calon tertentu," pungkasnya.(jpg)
Editor : Redaksi Lombok Post