Ini agar sekolah bisa mengontrol langsung kualitas dan kebersihan makanan. Juga menyesuaikan menu dengan kebutuhan siswa.
"Mengingat banyak kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," kata Sitti Ari, Senin (3/11).
Disampaikan, pengelolaan MBG melalui dapur sekolah memungkinkan proses penyajian makanan dilakukan lebih higienis.
Serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing sekolah. Sehingga bisa mengurangi risiko keracunan akibat makanan basi dari dapur terpusat berkala besar.
"Ini akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera makanan siswa," ujarnya.
Sitti menyinggung sejumlah kasus keracunan di NTB. Salah satunya kasus di SDN 1 Nyurlembang dan SDN 1 Selat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat (Lobar) pada 17 September lalu.
Total ada enam siswa yang keracunan diduga akibat menyantap menu MBG. Ternyata dari hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram, ditemukan bakteri Escherichia Coli (E.Coli) pada sampel makanan.
"Kasus seperti ini jangan sampai terulang. Makanya perlu ada evaluasi dan penataan menyeluruh soal MBG ini," tegas Sitti.
Anggota Komisi V Made Slamet menambahkan pengelolaan MBG bisa dijalankan melalui dua jalur.
Yaitu melalui SPPG yang dikelola yayasan sebagaimana selama ini berjalan. Serta melalui sekolah secara mandiri.
"Selain melalui yayasan, intinya kami mendukung sekolah sebagai alternatif pengelola MBG," kata Made Slamet.
Diungkapkan, insiden banyaknya siswa yang keracunan menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap proses penyediaan makanan.
Parahnya lagi, banyak ditemukan pengelola dapur di NTB yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Padahal itu merupakan sertifikat wajib yang harus dimiliki dapur SPPG. Pengelola dapur juga harus menjaga kebersihan tata kelola MBG, salah satunya terkait kualitas air.
"SLHS ini jadi standar keamanan dan kebersihan pangan, sehingga makanan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi," jelas politisi PDIP itu.
Keluhan soal program MBG di lapangan juga muncul dalam kegiatan reses yang dilakukan dewan.
Anggota DPRD NTB Mohammad Akri yang menggelar reses di wilayah Batukliang, Lombok Tengah, mengaku mendapat pengaduan soal MBG. Masyarakat semakin khawatir dengan banyak kasus keracunan makanan yang menimpa para siswa.
"Terus terang keluhan masyarakat soal MBG ini memang muncul langsung dari warga," tutur Akri.
Pemerintah diminta melakukan evaluasi soal teknis pelaksanaan program MBG. Menurutnya, ada beberapa alternatif yang ditawarkan.
Salah satunya pengelolaan diserahkan ke masing-masing sekolah. Hal ini bisa memperpendek jalur distribusi dari dapur ke siswa.
"Kalau saat ini kan jalur distribusi terlalu panjang. Mungkin ini juga yang menyebabkan ada kasus makanan nasi. Kalau melalui dapur sekolah kan bisa cepat pembagiannya," papar Akri.
Gagasan agar MBG dikelola sekolah juga pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam rapat lintas kementerian.
Usulan pembentukan dapur sekolah (school kitchen) dapat menjadi alternatif supaya makanan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah.
Editor : Siti Aeny Maryam