LombokPost – DPRD NTB menyambut positif langkah pemerintah yang membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah krisis global akibat konflik di Timur Tengah.
Kebijakan ini dinilai tepat untuk tetap menjaga kualitas pendidikan.
"Saya kira ini langkah yang tepat dari pemerintah. Karena bagaimana pun juga pembelajaran tatap muka tetap yang terbaik," kata Ketua Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan pendidikan Lalu Sudiartawan, Kamis (26/3).
Disampaikan, kegiatan belajar melalui PJJ tidak efektif. Ini bisa merugikan peserta didik. Karena proses belajar mengajar menjadi kurang optimal.
"Kita sudah belajar banyak ketika masa pandemi Covid-19 dulu. Dengan pembelajaran daring terjadi loss learning bagi siswa kita," ujar Sudiartawan.
Sebelumnya, pemerintah pusat sempat mewacakan kegiatan belajar mengajar (KBM) lewat daring setelah libur Hari Raya Idul Fitri 2026 ini.
Ini sempat menjadi opsi sebagai strategi efisiensi untuk penghematan energi BBM di tengah situasi krisis global konflik di Timur Tengah. Namun rencana itu akhirnya dibatalkan.
Sudiartawan menyampaikan pembelajaran tatap muka di sekolah sangat dibutuhkan. Sebab pembelajaran langsung dapat membentuk karakter dan interaksi sosial anak. Apalagi kondisi di NTB, tidak semua siswa memiliki perangkat fasilitas pembelajaran daring yang memadai.
"Kita di NTB ini masih banyak keterbatasan kalau daring. Tentu siswa akan kesulitan mengikuti," papar politisi Gerindra itu.
Anggota Komisi V DPRD NTB Didi Sumardi menilai belum ada urgensi pembelajaran dari rumah jika dikaitkan dengan penghematan energi dalam hal ini BBM. Apalagi dengan sistem zonasi membuat jarak siswa ke sekolah relatif lebih dekat.
"Sehingga kalau dikaitkan dengan isu energi atau BBM saya melihat urgensinya belum cukup kuat untuk sampai mengubah sistem pembelajaran secara luas. Jarak rumah siswa ke sekolahnya juga dekat-dekat," kata Didi.
Ia mendukung langkah Dinas Pendidikan Kota Mataram yang menolak PJJ. Bahwa pembelajaran daring bisa merugikan siswa. Khususnya dalam mencapai target pembelajaran. "Kita berkaca pada masa pandemi dulu yang terjadi penurunan capaian belajar siswa," ujar Didi.
Bukan hanya dalam hal capaian akademik. Tapi juga untuk pembentukan karakter dan interaksi sosial anak-anak bisa berkurang drastis.
"Apalagi tidak semua anak-anak kita juga punya kondisi yang sama kalau harus belajar dari rumah, baik dari sisi akses, pendampingan orang tua, maupun lingkungan belajar," pungkas politisi Partai Golkar itu.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan rencana pembelajaran siswa dari rumah mulai April nanti dibatalkan. Para siswa tetap belajar seperti biasa dengan tatap muka di sekolah.
Pratikno mengatakan keputusan ini merupakan hasil koordinasi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dan Menteri Agama (Menag).
Pemerintah berkomitmen agar sektor pendidikan harus optimal jangan sampai ada learning loss di tengah krisis global yang terjadi saat ini.
Editor : Kimda Farida