alexametrics
Rabu, 4 Agustus 2021
Rabu, 4 Agustus 2021

Politika

Hamdan Zoelva: Gugatan PTUN Moeldoko Tidak Berdasar Hukum

Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat menteri Hukum dan Ham RI atas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang. Demikian penegasan Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Hamdan Zoelva, usai sidang persiapan PTUN Jakarta (13/7).

Pemprov NTB Mau Ngutang Rp 750 Miliar, Dewan Janji Ngga Cawe-cawe

acana Pemerintah Provinsi (Pemprov) ngutang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) masih menjadi diskusi serius.

Pengacara KSP Moeldoko Diduga Pernah Palsukan Surat Kuasa

Menjelang persidangan gugatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada Menkumham RI Yasona Laoly, Partai Demokrat mempertanyakan kredibilitas pengacara R (inisial) yang mewakili pihak KSP Moeldoko.

HM Qurais Abidin Didorong Tampil di Pilgub NTB 2024

HM Qurais H Abidin didorong tampil dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Mantan Wali Kota Bima dua periode itu dianggap figur yang tepat secara geopolitik mewakili pulau Sumbawa.

Setelah NTB Gemilang Terbitlah Hutang

Diskusi perlu atau tidak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berutang masih terus berlanjut. Pertanyaan kini mengerucut ke arah, apa urgensi pemprov ngutang sebesar Rp 750 Miliar?

Pemprov NTB Mau Ngutang Rp 750 Miliar, Dewan Belum Sepenuhnya Sepakat

Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB ngutang sebesar Rp 750 Miliar belum disampaikan secara resmi pada DPRD NTB.

Urgensi Utang Pemprov NTB Rp 750 Miliar Dipertanyakan

Tidak semua anggota DPRD setuju dengan opsi utang yang rencananya ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengatasi defisit fiskal daerah.

Hamdan Zoelva: Gugatan PTUN Moeldoko Tidak Berdasar Hukum

Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat menteri Hukum dan Ham RI atas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang. Demikian penegasan Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Hamdan Zoelva, usai sidang persiapan PTUN Jakarta (13/7).

Pemprov NTB Mau Ngutang Rp 750 Miliar, Dewan Janji Ngga Cawe-cawe

acana Pemerintah Provinsi (Pemprov) ngutang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) masih menjadi diskusi serius.

Pengacara KSP Moeldoko Diduga Pernah Palsukan Surat Kuasa

Menjelang persidangan gugatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada Menkumham RI Yasona Laoly, Partai Demokrat mempertanyakan kredibilitas pengacara R (inisial) yang mewakili pihak KSP Moeldoko.

HM Qurais Abidin Didorong Tampil di Pilgub NTB 2024

HM Qurais H Abidin didorong tampil dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Mantan Wali Kota Bima dua periode itu dianggap figur yang tepat secara geopolitik mewakili pulau Sumbawa.

Setelah NTB Gemilang Terbitlah Hutang

Diskusi perlu atau tidak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berutang masih terus berlanjut. Pertanyaan kini mengerucut ke arah, apa urgensi pemprov ngutang sebesar Rp 750 Miliar?

Pemprov NTB Mau Ngutang Rp 750 Miliar, Dewan Belum Sepenuhnya Sepakat

Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB ngutang sebesar Rp 750 Miliar belum disampaikan secara resmi pada DPRD NTB.

Urgensi Utang Pemprov NTB Rp 750 Miliar Dipertanyakan

Tidak semua anggota DPRD setuju dengan opsi utang yang rencananya ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengatasi defisit fiskal daerah.

Hamdan Zoelva: Gugatan PTUN Moeldoko Tidak Berdasar Hukum

Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat menteri Hukum dan Ham RI atas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang. Demikian penegasan Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Hamdan Zoelva, usai sidang persiapan PTUN Jakarta (13/7).

Pemprov NTB Mau Ngutang Rp 750 Miliar, Dewan Janji Ngga Cawe-cawe

acana Pemerintah Provinsi (Pemprov) ngutang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) masih menjadi diskusi serius.

Pengacara KSP Moeldoko Diduga Pernah Palsukan Surat Kuasa

Menjelang persidangan gugatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada Menkumham RI Yasona Laoly, Partai Demokrat mempertanyakan kredibilitas pengacara R (inisial) yang mewakili pihak KSP Moeldoko.

HM Qurais Abidin Didorong Tampil di Pilgub NTB 2024

HM Qurais H Abidin didorong tampil dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Mantan Wali Kota Bima dua periode itu dianggap figur yang tepat secara geopolitik mewakili pulau Sumbawa.

Setelah NTB Gemilang Terbitlah Hutang

Diskusi perlu atau tidak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berutang masih terus berlanjut. Pertanyaan kini mengerucut ke arah, apa urgensi pemprov ngutang sebesar Rp 750 Miliar?

Pemprov NTB Mau Ngutang Rp 750 Miliar, Dewan Belum Sepenuhnya Sepakat

Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB ngutang sebesar Rp 750 Miliar belum disampaikan secara resmi pada DPRD NTB.

Urgensi Utang Pemprov NTB Rp 750 Miliar Dipertanyakan

Tidak semua anggota DPRD setuju dengan opsi utang yang rencananya ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengatasi defisit fiskal daerah.
- advertisement mobile-spot_img

Berita Terbaru

- advertisement mobile-spot_img

Paling Sering Dibaca

- advertisement mobile-spot_img
Enable Notifications    OK No thanks