alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Turut Mengembangkan SDM Pariwisata Labuan Bajo

SALAH satu Tridarma Perguruan Tinggi Poltekpar Lombok yakni pengabdian kepada masyarakat. Sehingga Poltekpar Lombok terus berupaya untuk menyuarakan dan memperkuat kompetensi SDM pariwisata menjadi lebih profesional dan kompeten. Setelah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi di kawasan Mandalika, Poltekpar Lombok kembali melaksanakan kegiatan serupa di Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

“Labuan Bajo merupakan satu dari lima Destinasi Super Prioritas yang ditetapkan oleh Bapak Presiden dan diperintahkan khusus oleh Bapak Menteri Pariwisata untuk menyiapkan dan melatih SDM pariwisatanya,” kata Hamsu Hanafi selaku Direktur Poltekpar Lombok, saat dihubungi melalui Whatsapp, Jumat (13/9).

Kegiatan yang dilaksanakan di Laprima Hotel Labuan Bajo pada Sabtu, 14 September 2019 bertema Pelayanan Prima bagi SDM pada Usaha Pariwisata. Dihadiri oleh 100 orang peserta yang terdiri atas anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) cabang Kabupaten Manggarai, Asita, Himpunan Pramuwisata, serta Homestay.

Hamsu menambahkan, peserta mengikuti pelatihan dengan antusias. Bahkan berharap Poltekpar Lombok dapat membantu Desa Wisata khususnya pelatihan pengelolaan Home Stay di Labuan Bajo, yang juga sebagai Destinasi Wisata Dunia. Kendati Mandalika dan Labuan Bajo memiliki latar belakang kondisi dan permasalahan yang berbeda, namun keduanya merupakan bagian garda terdepan (Front Liner). “Baik di Mandalika maupun di Labuan Bajo, kami memberikan materi Quality Customer Service (Pelayanan Prima) dan sangat penting untuk memberikan First Impression (kesan pertama) bagi tamu yang dilayani di bagian apapun mereka,” lanjutnya.

Pemateri yang hadir dalam kegiatan tersebut didatangkan langsung dari asosiasi dan pelaku usaha wisata sehingga benar-benar mengetahui kebutuhan di lapangan. Di antaranya Kadispar Kabupaten Manggarai Barat, Direktur Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo, Direktur serta Wakil Direktur Poltekpar Lombok.

Berbeda dengan KEK Mandalika yang berada di bawah pengawasan BUMN, BOP Labuan Bajo langsung berada di bawah Kementerian Pariwisata. Meski keduanya berada di dua wilayah yang berbeda, namun bukan berarti merupakan pesaing satu bagi yang lainnya. Mengingat KEK Mandalika dan BOP Labuan Bajo merupakan dua dari lima daerah Super Prioritas yang dicanangkan Kementerian Pariwisata, keduanya akan mendukung satu sama lain. “Ke depannya baik KEK Mandalika maupun BOP Labuan Bajo dapat menjadi satu paket perjalanan wisata, jarak keduanya pun hanya sekitar satu jam. Mereka yang akan ke KEK Mandalika, dapat ke BOP Labuan Bajo, begitu sebaliknya,” jelas Farid Said, selaku Wakil Direktur Poltekpar Lombok sekaligus pemateri.

Ke depannya diharapkan kedua daerah Super Prioritas tersebut tidak hanya menjadi daerah yang mengandalkan fasilitas saja, namun lebih dari itu termasuk pelayanannya. Sehingga kegiatan pelatihan serupa dapat terus berlangsung dan mewujudkan terciptanya SDM pariwisata yang profesional dan kompeten. “Poltekpar Lombok mengemban tugas langsung dari Kementerian Pariwisata, sehingga Poltekpar Lombok akan terus berupaya meningkatkan kompetensi SDM pariwisata seperti yang kita harapkan bersama,” tutup Farid. (ela)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks