alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Pilkades Serentak di Lombok Tengah Terkendala Anggaran, Butuh Rp 1,7 Miliar

PRAYA-Pilkades serentak di 16 desa di Lombok Tengah terkendala anggaran. “Awalnya dianggarkan Rp 1,4 miliar,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng Jalaludin, Selasa (30/6).

Hanya saja, anggaran itu dialihkan untuk penanganan Covid-19. Di satu sisi, bupati memerintahkan DPMD segera menyusun regulasi pilkades serentak tahun ini juga. Tidak boleh ditunda tahun depan, apalagi tahun 2022. Namun, setelah dihitung, anggaran yang ada ternyata kurang.

Kata Jalal, pilkades harus protokol kesehatan covid-19. Dimulai dari penambahan tempat pemungutan suara (TPS), penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi panitia pemilihan, penambahan insentif petugas, penambahan kotak suara, tempat mencuci tangan, atau hand sanitizer. Bahkan bilik disinfektan dan alat pengukur suhu badan. “Paling tidak anggaran untuk pilkades ini mencapai Rp 1,7 miliar,” paparnya.

DPMD berharap, anggaran tersebut bisa dialokasikan di APBD Perubahan 2020. Jika pembahasan APBD Perubahan Agustus, maka pilkades digelar September. Begitu seterusnya. “Alangkah baiknya, bulan ini atau paling telat Agustus mendatang,” lanjut Jalal.

Alasannya, jangan sampai pilkades digelar berdekatan dengan pilkada 9  Desember mendatang. Terpisah, Sekda Loteng HM Nursiah mengatakan, anggaran yang sudah ada sebelumnya dipastikan bisa dikembalikan lagi. Itu karena, kasus positif covid-19 tidak separah kabupaten/kota lain di NTB.

Angka sembuh terus mengalami kenaikan, sehingga cepat atau lambat Loteng keluar dari zona merah. “Tinggal kita tambah Rp 300 juta lagi, sehingga memenuhi anggaran Rp 1,7 miliar. In syaa Allah ada jalan keluar,” kata dia.

Jadi, tekannya tidak perlu menunggu APBD Perubahan karena terlalu jauh. Pemkab menginginkan pilkades digelar paling telat Agustus mendatang. (dss/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Korona Tinggi, Pola Pencegahan Covid 19 di Mataram Perlu Dievaluasi

emkot Mataram memang bekerja. Mereka berupaya memutus mata rantai penularan virus Korona. Sayangnya, kerja para pemangku kebijakan di Pemkot Mataram itu tanpa inovasi.

Enam Bulan, 19 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Mataram

Kasus kekerasan anak di Kota Mataram masih sering terjadi. Buktinya, hingga Juli  tercatat sudah terjadi 19 kasus. “Kebanyakan dari kasus ini perebutan hak asuh,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram Hj Dewi Mardiana Ariany, Selasa (14/7).

Larangan Dicabut, PNS Sudah Boleh Lakukan Perjalanan Dinas

Kebijakan pembatasan perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) resmi dicabut. Kini ASN dibolehkan ke luar kota. Namun, dengan syarat-syarat khusus.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Mataram, Tanpa Masker Tak Boleh Masuk Pasar

Saat ini, sebagian besar masyarakat NTB memang sudah menggunakan masker. Tapi, banyak pula yang memakai masker hanya sampai dagu atau di leher. Sementara di Kota Mataram dan Lombok Barat yang merupakan dua daerah zona merah dengan kasus Covid-19 terparah, banyak pedagang dan pengunjung pasar yang masih bandel. Mereka ngelencer di pasar tanpa masker.

Sukseskan Kampung Sehat, Tiga Pilar di Loteng Kompak

Pemkab, Polres dan Kodim 1620/Lombok Tengah siap menyukseskan lomba kampung sehat. “Harapannya masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam penanganan covid-19,” papar Kapolres AKBP Esty Setyo Nugroho saat memimpin upacara tiga pilar di Bencingah Alun-Alun Tastura, Praya, Selasa (14/7/2020).

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.

Beli Honda ADV150, Hemat Rp 5,7 Juta

Honda ADV150 merupakan skutik penjelajah jalanan canggih dengan desain bodi yang futuristik dan manly. Skutik ini dibekali mesin 150cc eSP yang menyuguhkan performa responsif.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.
Enable Notifications.    Ok No thanks