alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Diskominfo Lombok Tengah Data Ulang Jumlah Tower

PRAYA-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Tengah (Loteng), mulai melakukan pendataan ulang jumlah tower sejumlah perusahaan provider. Data 2018 lalu, jumlahnya 230 tower.

”Apakah masih sebanyak itu, berkurang atau bertambah. Ini yang sedang kita kerjakan,” tekan Kepala Dinas Kominfo Loteng Muhammad Zarkasi, kemarin (31/7).

Dia memperkirakan, proses itu menghabiskan waktu satu bulan. Tim yang bekerja turut mencatat lokasi persisnya, ketinggian, pemilik, dan tahun berdiri. ”Jika sudah terkumpul, barulah kita terapkan retribusi,” bebernya.

Kebijakan tersebut sesuai payung hukum yang dimiliki pemkab. Kemudian, mengacu dengan keputusan pemerintah pusat. Tarifnya, Rp 4 juta per tower. Sebelumnya, retribusi tergantung ketinggian dan lokasi. ”Tahun 2017 dan tahun 2018 lalu, kita tidak menarik retribusi,” ujarnya.

Penyebabnya, karena belum ada regulasi yang kuat dari pemerintah. Sehingga, tahun ini para pemilik provider wajib membayar retribusi tunggakan dua tahun lalu. Kalkulasi kasar berdasar data terdahulu, Rp 920 juta pertahun, atau Rp 1,84 miliar untuk dua tahun. ”Untuk tahun ini, akan dibayar tahun 2020 mendatang. Begitu seterusnya,” kata Zarkasi.

Terpisah, Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali menjelaskan, saat ini Pemkab Loteng sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha. Perda tersebut, hasil revisi dari Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang retribusi menara atau tower, serta Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. ”Regulasi itulah, yang akan diterapkan kepada seluruh perusahaan provider,” tutupnya. (dss/r9)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

15 Ribu Suara Partai Non Parlemen Siap Dukung MUDA

"Kami berterima kasih atas dukungan tiga partai ini kepada kami," ujar HL Makmur Said memberikan apresiasi.

Bale Honda, Permudah Konsumen Servis dari Kantor

”Harapannya melalui aktivitas ini mampu meningkatkan kepedulian masyarakat agar tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari kendaraan pribadinya,” ujar Technical Service Sub Dept Head Astra Motor NTB Anton Prihatno.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks