alexametrics
Selasa, 14 Juli 2020
Selasa, 14 Juli 2020

JPS Gemilang Tahap II Sasar 125 Ribu KK, Libatkan 535 Usaha Kecil

Paket Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Tahap II resmi diluncurkan. Jumlah penerima manfaat di seluruh NTB dipastikan bertambah. Begitu juga dengan jumlah usaha lokal yang terlibat melonjak berlipat.

————————————————————-

 

PELUNCURAN JPS Gemilang tahap II ini dilakukan di Desa Penimbung, Lombok Barat Sabtu (30/5). Gubernur NTB H Zulkieflimansyah didampingi Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB, meluncurkan program tersebut.

Warga menyemut di tengah peluncuran di kantor desa setempat. Sebagai penerima, mereka tiada henti melempar senyum untuk bantuan bahan pokok yang diterima dari pemerintah.

Seperti tahap pertama, JPS Gemilang Tahap II tetap mengedepankan produk lokal. Bahkan jumlahnya meningkat pesat. Baik dari sisi jumlah penerima dan jumlah UKM serta IKM lokal yang dilibatkan sebagai penyedia produk. Tercatat ada 535 UKM dan IKM yang ikut berkontribusi pada JPS Gemilang tahap II ini.

Penambahan IKM dan UKM yang terlibat pada tahap II ini nyaris tiga kali lipat. Sementara jumlah penerima bertambah dari 20 ribu KK dari tahap pertama sebanyak 105 ribu KK.

Gubernur H Zulkieflimansyah mengungkapkan, JPS Gemilang menjadi momentum para IKM/UKM untuk meningkatkan kualitas produknya agar masyarakat dapat mulai mengenal produk lokal.

“Kami selalu punya anggapan bahwa setiap keadaan, krisis dan kesulitan itu pasti ada peluangnya,” kata Gubernur. Karena itu, masa pandemi ini menjadi peluang untuk memperkenalkan produk-produk lokal NTB kepada khalayak.

Pada JPS Gemilang tahap II ini, keterlibatan kabupaten/kota menjadi komponen utama agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan IKM /UKM yang terlibat juga semakin banyak.

“Misi utamanya bukan bantuan ikannya, bukan jual kopinya. Tetapi memberdayakan IKM /UKM di seluruh Kabupaten/Kota,” lanjutnya.

Pandemi Covid-19 telah memberikan hikmah tersendiri bagi NTB. Dengan JPS Gemilang, diharapkan setiap UKM/IKM dapat jauh lebih matang saat wabah Korona berlalu.

“Bisa dibayangkan setelah Covid-19 ini berlalu, dengan pengalaman yang telah terakumulasi oleh UKM-UKM kita, bisa saja produk-produk yang dihasilkan bukan hanya bisa dijual di NTB bahkan bisa dijual ke seluruh penjuru Indonesia bahkan ke seluruh dunia,” katanya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy menyampaikan bahwa JPS Gemilang tahap II ini terjadi banyak perbaikan dan perkembangan. Jika sebelumnya hanya 115 ribu paket, kini sebanyak 125 ribu paket yang akan dibagikan.

“Alhamdulillah, kini peta sebaran JPS tahap II semakin bertambah. Sebelumnya penerima manfaat hanya 105.000 KK, dan kini di tahap II ini bertambah menjadi total sebanyak 125.000 Kepala Keluarga (KK),” katanya.

Secara keseluruhan, disebutkan, dari penerima JPS Gemilang berasal dari data non DTKS sebanyak 15 ribu KK. Sedangkan DTKS sebanyak 110 ribu KK.

“Total penerima bantuan JPS Gemilang untuk di pulau Lombok sebanyak 76.447 KK. Sedangkan di Pulau Sumbawa sebanyak 33. 523 KK,” kata Bang Najam, sapaan akrab Karo Humas NTB ini.

Dia juga merincikan penerima JPS tahap II Non DTKS. Berdasarkan data yang diterima pihaknya, selain penerima yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, ada juga penerima Non Data seperti Honorer Guru sebanyak 2.599 KK, Pemulung TPAR Kebon Kongok sebanyak 92 KK, Pemulung TPA di Taliwang 11 KK, Operator Roda Tiga di Mataram 55 KK, Security, dan CS Pemprov sebanyak 1.399 KK.

Selain itu ada juga petugas kebersihan Kota Mataram 325 KK, petugas RSUD Provinsi NTB 125 KK, petugas RSU Manambai 75 KK, petugas Covid Bapelkes 30 KK, petugas pengawas Pelabuhan/Bandara 30 KK, dan Mahasiswa asrama/tidak mudik 177 KK. Selain itu untuk PDP 812 KK, Napi Asimilasi 353 KK, Pegawai Pemprov. Gol I 150 KK, Sekehe Gamelan/Wayang 21 KK, Disabilitas 52 KK, Marbot 5.590 KK, Ormas 1.251 KK, Pegawai Gol 1 150 KK, dan Pegawai Gol II , 2.337 KK.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik meminta kepala desa dan kelurahan di NTB memvalidasi data dan memastikan tidak ada penerima ganda. Bagi penerima PKH dan bantuan lain seperti bantuan sosial tunai agar dikeluarkan dari daftar penerima. Termasuk juga bilamana telah menerima bantuan dari JPS pemerintah kabupaten/kota. “Lalu usulkan masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan kuota yang diberikan,” kata Ahsanul.

Jika terjadi permasalahan, baik dalam pendistribusian agar hal tersebut dikomunikasikan dengan baik. Bukan dengan memvideokan diri lalu berharap menjadi isu-isu yang viral di media sosial. “Karena jika hal tersebut terjadi maka sistem pemerintahan bisa diartikan tidak berjalan,” katanya. (kus/ADV)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Banyak Warga Mataram Menyepelekan Korona

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram membubarkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, kemarin. Sebab, kegiatan ini dinilai ilegal. Belum mendapat izin dari pemerintah dan aparat keamanan.

Bantu Nelayan Lobster, Pemprov NTB Diminta Lobi Pemerintah Pusat

Sebagian nelayan lobster di Dusun Awang Balak Desa Mertak, Pujut, Lombok Tengah beralih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). “Mereka berangkat sejak larangan ekspor benih lobster,” tutur salah seorang nelayan lobster Sayid Kadir Al Idrus pada Lombok Post, Minggu (12/7/2020).

Pemprov Kerahkan OPD dan Pol PP Awasi 19 Pasar di Mataram

Pemprov NTB mengerahkan pegawai dan anggota polisi pamong praja mengawasi pasar tradisional di Kota Mataram. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus korona.

Mulai Ramai Pengunjung, Perekonomian di Sembalun Menggeliat Lagi

Kawasan wisata Sembalun, Lombok Timur mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal. Peningkatan pengunjung memang terasa sepekan terakhir.

Lembaga Pendidikan Nonformal di Mataram Dilarang Belajar Tatap Muka

Bukan hanya sekolah, Pemkot Mataram belum mengizinkan lembaga pendidikan nonformal (PNF) menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. ”Masih dilarang,” kata Kepala Disdik Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali, kepada Lombok Post Minggu (12/7/2020).

Penuhi Persyaratan, Sekolah di NTB Bisa Buka Mulai September

Tahun ajaran baru 2020/2021 tepat dimulai hari ini. Namun, karena pandemi, sekolah belum diperbolehkan menggelar KBM (kegiatan belajar mengajar) tatap muka. ”Tidak diperkenankan,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, seperti yang tertulis dalam surat edarannya.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

VIDEO : Pelajar di Lobar Diduga Sebar Foto Bugil Mantan Pacar

Kasus yang menimpa  pelajar SMP berinisial LD, perempuan 16 tahun asal Narmada Lobar boleh jadi cerminan lemahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan ponsel pintar....
Enable Notifications.    Ok No thanks