alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

IPDN NTB: Pemberhentian THL Sesuai Regulasi dan Kontrak Kerja

PRAYA—Pemberhentian tenaga harian lepas (THL) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) NTB tidak bisa dielakkan. Pihak IPDN menegaskan jika kebijakan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018. Diperkuat lagi dengan Keputusan Rektor IPDN Nomor 738-638 Tahun 2021.

“Ditambah lagi, surat kontrak yang ditandatangani masing-masing THL dengan IPDN,” terang Direktur IPDN NTB Hj Sri Hartati, Senin (3/1/2022).

Isinya, setiap THL memiliki masa kontrak kerja selama setahun. Dan, setiap tahun dilakukan perpanjangan menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja atau aturan yang berlaku. Kemudian, tidak ada poin atau pasal di surat kontrak yang menyebutkan ada pesangon. Kecuali, pendapatan per bulan. Nilainya dari Rp 2,4 juta per bulan per orang hingga Rp 2,6 juta per bulan per orang.

Baca Juga :  Tanaman Rusak karena Hujan, Petani Tembakau Loteng dan Lotim Tuntut DBHCHT

Sri melanjutkan, kondisi saat ini terjadi lantaran aturan yang tidak menghendaki. Di mana, THL dan atau tenaga honorer sudah dihapus. Kemudian diganti dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Atas dasar itulah, IPDN pusat mengeluarkan keputusan pemberhentian seluruh THL sebanyak 151 orang. Kebijakan itu berlaku di seluruh kampus IPDN di Indonesia. Hanya saja, dalam perjalanannya, IPDN NTB justru menghadapi kekurangan pegawai. Terutama tenaga teknisi, sopir, dan tenaga pengamanan dalam.

“Kami kemudian diperintah oleh pusat untuk melakukan perekrutan,” tandas Sri didampingi para pejabat IPDN NTB lainnya.

Kabar baik itu kemudian disampaikan pada 151 orang. Namun, proses perekrutan dijalankan oleh pihak ketiga. Bukan dari IPDN NTB.

Hasilnya, ada 45 orang yang lulus tes. Diawali tes psikologi dan tes wawancara. Selebihnya 106 orang dinyatakan gugur. Kendati demikian, pihaknya berharap ada pihak ketiga yang mau bekerja sama dengan IPDN terkait ketenagakerjaan. Sehingga mereka yang gugur bisa bekerja kembali. Namun bukan atas nama pegawai IPDN, melainkan pihak ketiga. “Karena kita terbentur aturan dan kebijakan pusat,” ujarnya.

Baca Juga :  23 Desa di Loteng Punya Kasus Stunting

Lebih lanjut, pihaknya menambahkan dalam proses perekrutan tidak ada titipan, main mata apalagi main uang. Semua berjalan secara akuntabel, profesional dan transparan.

“Prinsipnya, kita ingin persoalan THL ini selesai dengan baik,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng HL Karyawan, terpisah.

Untuk itu, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memediasi dan memfasilitasi. Harapannya, kondusivitas daerah tetap terjaga. (dss/r5)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/