alexametrics
Kamis, 13 Mei 2021
Kamis, 13 Mei 2021

Kinerja Kurang Memuaskan, Semua OPD Pemkab Loteng Dikritik Dewan

PRAYA-Sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 berlanjut Senin (3/5). Agendanya mendengarkan tanggapan gabungan komisi terharap LKPJ tersebut.

“Apa yang kami sampaikan itu, agar dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan,” seru Ketua DPRD Loteng M Tauhid saat memimpin sidang paripurna, Senin (3/5).

Dalam sidang paripurna itu, kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Lombok Tengah dikritik. Satu per satu nama OPD disebut, lalu dipaparkan kekurangan dan kelemahannya.

Terutama pada program kerja tahun anggaran berikutnya. Sehingga program kerja yang ada berjalan sesuai rencana dan target. Tujuannya, menuju warga Gumi Tatas Tuhu Trasna semakin sejahtera dan bermutu.

“Di Komisi I DPRD Loteng, ada sembilan OPD yang berikan masukan dan rekomendasi,” kata Plt Sekwan DPRD Loteng Suhadi Kana saat membacakan tanggapan gabungan komisi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan di Komisi II terdapat sembilan OPD juga. Kemudian Komisi III tujuh OPD dan Komisi IV sembilan OPD. Kabag Humas DPRD Loteng tersebut, secara rinci dan jelas menyampaikan tanggapan masing-masing komisi. Paling mengundang perhatian yakni, soal pelayanan air bersih.

“Ini catatan dari Komisi II untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Praya,” sindirnya dihadapan Bupati HL Pathul Bahri, Plt Sekda Loteng HL Idham Khalid, pimpinan dan anggota dewan, para pejabat Forkopimda Loteng, para pejabat OPD lingkup pemkab dan pemerintah kecamatan.

Sejak berdiri hingga sekarang pelayanan air bersih PDAM Praya selalu dikeluhkan. Sudah tidak terhitung berapa kali warga dan sekelompok ormas atau LSM mendatangi komisi II.

Dihadapan wakil rakyat itu, mereka mengeluhkan air bersih terkadang mati total. Ada yang berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.

Di satu sisi, tidak ada upaya perbaikan pelayanan, maupun peralatan. “Sehingga keluhan pelanggan selama ini, bukan menjadi rahasia umum lagi,” tandas Suhadi.

Untuk itu, pihaknya meminta agar ada upaya memutuskan mata rantai buruknya pelayanan air bersih. (dss/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks