alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Tak Diberikan Izin Masuk Rapat Pleno KPU, Caleg PKPI Mengamuk

PRAYA-Calon Legislatif (Caleg) PKPI Dapil Praya Barat-Praya Barat Daya Lalu Sadirun Haris mengamuk. Itu karena, tidak diberikan izin masuk rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU), di eks Gedung DPRD Loteng, Selasa sore (7/5). ”Pleno ini tidak sah, cacat hukum. Jadi, harus disetop dan dibubarkan,” tegas pria asal Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat tersebut.

Pantauan Lombok Post, KPU dan kepolisian tidak memberikan izin, karena yang bersangkutan tidak mengantongi surat rekomendasi dari partai. Kendati demikian dia tidak mau tahu. Di pintu masuk, Sadirun berkoar sembari mengangkat berkas DA1.

Dia mengklaim melihat indikasi kecurangan penyelenggara pemilu yang begitu masif. Itu terjadi dari tingkat TPS, hingga PPK. Disatu sisi, KPU dan Bawaslu tidak pernah memberikan sanksi tegas. Kesulitan yang dialami seperti  mendapatkan data C1 di empat desa di dapilnya. Meliputi, 14 TPS di Desa Setanggor, 5 TPS di Desa Penujak, 12 TPS di Desa Mekar Sari dan 28 TPS di Desa Darek. ”Jika seperti itu, saya rugi. Karena, saya membayar saksi sampai Rp 150 ribu perorang,” kesalnya.

Kecurangan lainnya, oknum penyelenggara pemilu tingkat akar rumput, terlibat menjadi tim sukses beberapa caleg. Dugaan penggelembungan suara hingga pengurangan suara mencuat.

Untuk itulah, pihaknya meminta izin masuk rapat pleno. Harapannya dapat membeberkan dugaan-dugaan kecurangan yang dimaksud. Sayangnya, usaha Sadirun sia-sia. Kesal, dia bahkan mengancam akan membawa massa, guna membubarkan pleno. Termasuk ancaman akan membakar seluruh dokumen yang dimiliki. ”Bila perlu mobil saya juga,” ancamnya.

Di lokasi, Kapolsek Praya IPTU Dewa Suardana dan  Sekretaris KPU Loteng I Gede Suantara, berusaha menenangkan bersangkutan. ”Sebaiknya, silakan berurusan dengan pengurus parpol, kami memberikan izin berdasarkan mandat parpol,” cetus Sekretaris KPU Loteng I Gede Suantara.

Malamnya, kondisi pleno kembali terganggu. Itu setelah, massa dari sejumlah saksi caleg dari Pujut dan Praya Timur mendatangi lokasi. Permasalahan yang dibawa sama. (dss/r9)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks