alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Dewan Loteng, Janji Tambah Insentif Guru Honorer

PRAYA-Komisi IV DPRD Lombok Tengah angkat bicara menyangkut nasib guru honorer. ”Kami pastikan, insentif nya kami tambah,” janji Ketua Komisi IV DPRD Loteng H Ahmad Supli pada Lombok Post, Selasa (10/3).

Saat ini hanya Rp 100 ribu perbulan. Tahun depan, dijanjikan meningkat menjadi Rp 1.000.000. Itu diberikan kepada guru-guru honorer, yang tidak lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Keputusan tersebut dikatakan telah disepakati bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng.

Catatannya, sejak kini Disdik mulai mendata secara jelas dan rinci jumlah guru honorer. Jangan sampai kebijakan yang dimaksud tidak tepat sasaran. ”Data sementara yang kami terima ada 3.760 orang,” beber Supli.

Jika mengacu jumlah itu misalnya, maka Komisi IV akan menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 38 miliar pertahun. Bagi Supli, anggaran itu kecil, tidak sebanding dengan APBD Loteng yang mencapai Rp 2,287 triliun.

”Kesejahteraan guru honorer, bahkan tenaga kesehatan honorer dan administrasi harus meningkat,” ujarnya.

Dia mengatakan, selepas investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bergerak aktif, aka nada perubahan. Dia memprediksikan pendapatan asli daerah (PAD) dari KEK Mandalika menembus angka Rp 1 triliun pertahun. ”Kuncinya, mari kita dukung dan sukseskan pembangunan KEK Mandalika,” serunya.

Ketua Komisi I DPRD Loteng Lalu Sunting Mentas menjelaskan, kebijakan anggaran dan program kerja bagi guru-guru honorer ada ditangan Komisi IV. Sedangkan regulasi di tangan Komisi I. Untuk itulah, kedua komisi akan berkoordinasi.

Harapannya, melahirkan keputusan yang pro guru honorer. Baik menyangkut kesejahteraannya, maupun status kepegawaiannya. ”Kasihan mereka sudah mengabdi sampai berpuluh-puluh tahun lamanya,” pungkasnya. (dss/r9)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks