alexametrics
Sabtu, 20 Agustus 2022
Sabtu, 20 Agustus 2022

Petani Dua Desa di Loteng Keluhkan Harga Pupuk Bersubsidi di Atas HET

PRAYA-Komisi IV DPRD Lombok Tengah angkat bicara menyangkut persoalan pupuk bersubsidi. Mereka menilai saat pupuk tersedia, justru harganya mahal.

“Itu bukan menjadi kesalahan distributor, apalagi pengecer melainkan pemkab. Distributor dan pengecer dijadikan kambing hitam saja,” kata Anggota Komisi IV DPRD Loteng Legewarman pada Lombok Post, Kamis (13/1).

Dia menegaskan, seharusnya pemkab hadir dalam mengatasi persoalan pupuk bersubsidi. Caranya, cepat-cepat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat, produsen, dan Pemerintah Provinsi NTB.

“Sebelum jadwal masa tanam dijalankan, faktanya saya tidak melihat langkah seperti itu,” tandas Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Loteng tersebut.

Terbukti, setiap tahunnya persoalan pupuk bersubsidi di Gumi Tatas Tuhu Trasna tetap dan selalu terjadi. Begitu stok pupuk aman, harga selangit. Seharusnya ada upaya untuk memutuskan mata rantai. Karena mereka lebih tahu kondisi yang ada. Sayangnya, seolah ada pembiaran.

Baca Juga :  Loteng Kaya Potensi Sport Tourism

“Kalau begini terus, coba berikan saya waktu setahun jadi bupati, maka saya pastikan selesai masalah pupuk ini,” sindir wakil rakyat dua periode tersebut.

Pernyataan keras itu disampaikannya, karena beberapa hari lalu, pihaknya menerima kedatangan perwakilan petani dari Desa Beleka dan Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur. Mereka mengeluhkan harga pupuk bersubsidi yang mahal.

“Yang seharusnya sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 225 ribu per kuintal, dijual sebesar Rp 320 ribu per kuintal,” bebernya.

Harga itu untuk jenis urea. Belum jenis-jenis yang lain. Artinya, ada selisih sebesar Rp 95 ribu. “Setiap musim tanam atau reses, keluhan ini terus yang saya terima. Kalau tidak mahal, maka langka. Itu-itu saja,” papar Lege.

Baca Juga :  Libur Lebaran Idul Fitri, BIZAM Catat 93 Ribu Penumpang

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian (Dispertan) Loteng Taufikurrahman berharap seluruh elemen masyarakat membantu pemerintah mengawasi persoalan pupuk yang ada. Karena peruntukan pupuk bersubsidi sudah jelas siapa.

“Kita di tingkat daerah sebatas mengusulkan saja. Yang menentukan pusat,” ujar Taufik.

Seperti jenis pupuk NPK, dispertan mengusulkan sebanyak 40 ribu ton. Tapi pusat merealisasikannya 8 ribu ton. Tahun lalu, diusulkan 37 ribu ton direalisasikan 7 ribu ton.

Untuk menutupi kekurangan yang ada, maka mau tidak mau para petani menggunakan pupuk organik. “Seperti itulah kondisinya,” pungkasnya. (dss/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/