alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Dugaan Korupsi Bibit Kedelai di Loteng, Jaksa Susun Berkas Baru

MATARAM-Penyidikan dugaan korupsi pengadaan bibit kedelai tahun 2017 masih menjadi tunggakan Kejari Lombok Tengah (Loteng). Kasus yang sudah naik penyidikan sejak 2018 itu belum menunjukkan progres positif. “Masih kita tangani kasus itu,” kata Kajari Loteng Ely Rachmawati, kemarin (13/3).

Yang menjadi kendala penanganan penyidikannya terdapat pada perhitungan kerugian negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat yang diminta mengaudit tak kunjung turun. ”Sudah empat kali kita surati BPK pusat tetapi tak pernah merespon,”  terangnya.

Penyidik tidak bisa mengalihkan permintaan audit ke lembaga lain atau BPK di daerah. Karena, sejak awal permintaan audit sudah diminta ke BPK pusat. ”Kendati demikian, kita belum menyimpulkan kasus itu akan di SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) atau tidak,” bebernya.

Penyidik malah menyelidiki ulang kasus tersebut. Dia menyiapkan berkas penyelidikan baru. ”Berkasnya kita ulang. Tetapi, itu lebih condong pada perbuatan suap menyuap,” kata Ely.

Ely tidak menyebutkan secara mendetail mengenai dugaan suap pada pengadaan bibit kedelai. ”Nanti tanya Kasi Pidsus yang lebih mendetail mengenai penanganannya,” ujarnya.

Yang pasti, kasus tersebut harus terus berlanjut. Penyidik belum berniat untuk menghentikan kasus itu. ”Semua masih terus berjalan. Tidak ada yang dihentikan. Karena unsur perbuatan melawan hukum dan keterangan saksi sudah cukup kuat,” bebernya.

Pembagian bibit kedelai dilakukan pada 2017 silam. Bibit tersebut dibagi ke lima kecamatan. Diantaranya, Praya Timur, Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya.

Bibit kedelai dibagikan kepada 316 kelompok tani. Sumber anggarannya, berasal dari APBD sebesar Rp 12 miliar.

Pencairan anggaran melalui kelompok tani melalui rekening Bank. Diduga, pupuk tersebut disalutkan tak sesuai dengan spesifikasi. (arl/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

ebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks