alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Nekat Jual Miras, Penjara Menanti

PRAYA-Pemerintah melayangkan peringatan keras bagi penjual minuman keras (Miras) ilegal. Khususnya, yang sudah menandatangani surat pernyataan, tidak menjual lagi. Jika ketahuan masih nekat menjual miras, pemerintah akan memperkarakannya ke meja hijau.

”Itu yang kami terapkan pada para penjual miras, jenis tuak di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat,” ungkap Kasat Pol PP Loteng HL Aknal Afandi pada Lombok Post, kemarin (14/7).

Dia mengingatkan, apapun alasannya, miras tetap diperbolehkan. Dia menegaskan, sepandai-pandainya pedagang menyembunyikan dagangannya, pada saatnya akan ketahuan. ”Ingat itu baik-baik,” ancam mantan kabag Administrasi Pemerintahan Umum (APU), Setda Loteng tersebut.

Dalam penggerebekan di desa tersebut, diemukan 154,5 liter tuak, di empat lokasi. Operasi dilaksanakan selama dua hari, Jumat-Sabtu (12-13) lalu. Dia juga mengingatkan, Loteng memiliki  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 Tahun 2002 tentang pemberantasan miras.

Kepada seluruh aparatur pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dia mengingatkan melakukan langkah penanggulangan serupa.

”Karena memang, penanganan narkoba dan miras menjadi tanggung jawab kita bersama,” seru Ketua Gerakan Anti Napza Berbasis Masjid (GANBM) Loteng Anjar Siswara, terpisah.

Dijelaskannya, itu bisa dimulai dari masjid. Misalnya, pada saat ceramah keagamaan, disisipkan pesan-pesan bahaya narkoba dan miras. Itu juga harus dibarengi upaya serius aparatur pemerintah desa atau kelurahan. Mereka juga berkewajiban memikirkan jalan keluar agar barang haram tersebut bisa terus ditekan. ”Salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” pesannya. (dss/r9)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks