alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

293.582 Warga Lombok Tengah Belum Terdaftar JKN-KIS

PRAYA-Belum semua warga Lombok Tengah belum terdaftar JKN-KIS. “Jumlahnya sebanyak 293.582 jiwa,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong Made Sukmayanti pada acara media gathering di Praya Loteng, Jumat (14/8).

Dia berharap, Pemkab Loteng ikut mengintervensi atau kesadaran masing-masing warga ikut JKN-KIS mandiri. Jika bekerja di salah satu badan usaha, maka wajib mendaftarkan karyawannya.

Pilihannya kelas 1 dengan iuran Rp 150 ribu per bulan, kelas 2 Rp 100 ribu per bulan, dan kelas 3 iuran Rp 42 ribu. “Di Loteng ada tiga rumah sakit yang bekerja sama dengan kami,” papar Sukmayanti yang membawahi juga Kantor Cabang Praya tersebut.

Yakni, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, RSI Yatofa Praya, dan RSCM Praya. Kata dia, pelayanan yang diberikan dipastikan maksimal, tidak mengenal kaya dan miskin. “Yang terpenting melalui prosedur yang ada,” tegasnya.

Dijelaskan, kalau bukan pasien darurat, maka harus melewati puskesmas, dokter pribadi atau dokter praktik. Setelah itu, baru dibawa ke rumah sakit. Begitu pula sebaliknya. “Bagi yang ingin mendaftar, tolong teliti identitasnya baik-baik,” tambah Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong-Praya Gde Andika.

Dia menerangkan, kesalahan yang ada cukup mengganggu proses klaim. Kesalahan biasanya pada alamat atau nama. Kendati demikian, pelayanan kesehatan tetap diterima sesuai kelas. “Bagi yang merasa belum masuk JKN-KIS, kami tunggu,” pungkasnya. (dss/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks