alexametrics
Sabtu, 23 Oktober 2021
Sabtu, 23 Oktober 2021

Retribusi Parkir Diduga Bocor, Bapenda Loteng Uji Petik

PRAYA-Dugaan kebocoran retribusi parkir di Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Tengah berbuntut panjang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Loteng segera melakukan uji petik selama tiga hari. Sampelnya di parkiran Pasar Renteng.

“Kita mulai Rabu (hari ini). Kemudian lanjut Jumat dan Sabtu,” kata Kabid Retribusi dan Penerimaan yang Sah Bapenda Loteng Alfian Muntaha, kemarin (14/9).

Pernyataan itu disampaikannya saat menerima jajaran Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Loteng. Dijelaskan, uji petik dilakukan karena ada laporan dugaan kebocoran retribusi. Seperti di Pasar Renteng, seharusnya retribusi parkir yang disetor ke kas daerah (kasda) sebesar Rp 3 juta per hari. Namun yang masuk justru Rp 1,5 juta per hari.

Pertanyaannya sekarang, ke mana sisanya sebesar Rp 1,5 juta per hari tersebut. Jika benar terjadi dugaan kecoboran, maka bisa disimpulkan bahwa, seluruh titik parkir di Gumi Tatas Tuhu Trasna bermasalah. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dan tindakan tegas.

“Untuk membuktikannya, maka jawabannya uji petik. Kita akan turun bersama DPC SPN Loteng,” tandas Alfian didampingi Kepala Bapenda Loteng Jalaludin dan para pejabat Bapenda Loteng lainnya.

Lebih lanjut, pihaknya menyoroti penggunaan karcis parkir. Di satu sisi, bapenda menyediakan karcis berbundel-bundel. Fakta di lapangan, karcis tidak digunakan. Di sisi lain, dishub tetap mengambil bundelan karcis tersebut ke bapenda. Pertanyaannya lagi, apakah bundelan karcis itu dibagikan ke juru parkir atau tidak.

Kondisi seperti itu, mengakibatkan bapenda mengalami kesulitan dalam mengontrol berapa kendaraan yang bayar parkir, di mana, kapan dan siapa bertanggung jawab. “Intinya, benang kusut soal dugaan kebocoran retribusi parkir ini harus segera diselesaikan,” sambung Ketua DPC SPN Loteng Jeni Mamahid Yuswanto, di tempat yang sama.

Ditegaskan, intinya bapenda dan dishub harus bertanggung jawab. Bagaimana pun caranya kedua dinas tersebut, harus memutuskan mata rantai dugaan kecoboran, dugaan permainan oknum hingga persoalan parkir liar. Karena itu menyangkut pendapatan asli daerah (PAD).

“Terkait masalah ini, kami pastikan terus mengawal sampai tuntas. Sehingga jangan main-main,” ancam pria berambut gondrong tersebut. (dss/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks