alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Pemkab Loteng Tak Kunjung Tertibkan Parkir Liar

PRAYA-Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Tengah belum juga melakukan penertiban parkir liar. Janji yang dilontarkan, hal itu dilakukan dalam waktu dekat ini. ”Baik berstatus liar, maupun berstatus resmi,” ancam Sekretaris Dishub Loteng Hj Baiq Sri Damayanti, Senin (16/3).

Tujuannya, kata dia untuk mendata dan menghitung ulang, berapa sesungguhnya jumlah titik parkir di seluruh Loteng. Langkah itu, untuk mengetahui besaran retribusi parkir yang dihasilkan. Dengan demikian Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Parkir dapat dilakukan maksimal.

”Kami juga sedang menyusun peraturan teknis,” bebernya.

Meliputi peraturan bupati (Perbup) dan surat keputusan (SK) kepala dinas. Payung hukum tersebut, sebagai acuan penindakan tegas terhadap parkir liar. Termasuk penegakan bagi retribusi parkir yang diduga bocor. ”Hal ini, sudah kami sampaikan ke Komisi III DPRD Loteng dan pak sekda (HM Nursiah),” kata mantan inspektur pembantu (Irban) Inspektorat Loteng tersebut.

Dia menegaskan, siapapun wajib mematuhi aturan yang segera diberlakukan Dishub Loteng. Tidak saja parkir umum, tapi parkir yang disediakan beberapa instansi. Seperti yang menjadi sorotan Komisi III meliputi, Dinas Pertanian (Dispertan), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng.

Kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng.

”Kami menginginkan urusan parkir ini satu pintu saja,” saran Ketua Komisi III DPRD Loteng Andi Mardan, terpisah.

Baik menyangkut tata kelola parkir, maupun restribusi parkir. Komisi III menginginkan dijalankan oleh Dishub. Harapannya, pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir bisa sesuai target. ”Bila perlu melebihi,” tegasnya. (dss/r9)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

ebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks