PRAYA-Sorotan dewan terkait adanya jabatan yang lowong ditanggapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Untuk jabatan eselon II yang kosong harus melalui tim panitia seleksi (pansel). Namun untuk membentuk pansel harus mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Untuk eselon III dan IV nantinya akan mengikuti,” kata Kepala BKPP Loteng Lalu Wardihan Supriadi, Jumat (17/3).
Diakui, pengisian jabatan eselon II ini membutuhkan waktu cukup panjang. Namun hingga kini belum ada pembicaraan terkait pengajuan pansel tersebut. “Yang pasti kita juga berharap dapat diisi secepatnya,” tambahnya.
Wardihan membantah, adanya anggapan jika penjabat yang merangkap jabatan akan mempengaruhi roda pemerintahan. Ia juga tidak atau belum menerima laporan keluhan masyarakat. “Sejauh ini pelayanan publik terus berjalan sebagaimana mestinya, rumah sakit, pengurusan KTP,” jelas Wardihan.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Loteng Ahmad Supli mengatakan, banyak pejabat Loteng merangkap jabatan. Sehingga dikhawatirkan berdampak pada terganggunya manajemen pemerintahan.
“Kapan mutasi lagi? Banyak pejabat yang dobel-dobel pegang jabatan. Dalam paripurna saya sampaikan penolakan ini,” tegasnya.
Sebagai informasi ada tujuh jabatan eselon II yang masih kosong. Diantaranya Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asisten II dan Asisten III Setda Loteng. Ketiga pejabatnya tersebut telah memasuki masa purna kerja sejak Desember lalu.
Kemudian, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng yang kosong akibat ditinggal meninggal dunia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng. Kedua pejabatnya menyatakan mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan pindah kerja.
Terakhir, Kepala Dinas Kebakaran Loteng ditambah ratusan kursi eselon III dan IV. Baik di lingkup Pemkab maupun pemerintah kecamatan. (ewi/r5)
