alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Jual Asrama Rp 2 Milyar, Apa Penggantinya?

PRAYA-Harga aset, berupa asrama mahasiswa dan pelajar milik Pemkab Lombok Tengah, di Malang Jawa Timur, akhirnya diketahui. Nilainya, mencapai Rp 2 miliar. Angka itu, berdasarkan hasil tim appraisal, yang diturunkan Panitia Khusus (Pansus) penjualan aset DPRD setempat.

        “Itu kami ketahui, setelah kami mengecek asrama, berdiskusi dengan para mahasiswa dan pelajar,” beber Ketua Pansus Samsul Qomar, kemarin (19/2).

        Dengan begitu, kata Qomar sudah jelas dan terang benderang nilai aset yang dimaksud. Sekarang, tinggal bagaimana Pemkab memanfaatkan anggaran tersebut. Dari hasil diskusi, para mahasiswa dan pelajar, menginginkan asrama tetap ada. Namun, lokasinya di tempat yang lebih strategis.

        Ia membeberkan, jumlah mahasiswa dan pelajar asal Gumi Tatas Tuhu Trasna di Malang, sebanyak 400 orang. Di tempat itu, sejumlah daerah di Indonesia, memiliki aset berupa asrama. “Sehingga, jangan sampai kita tidak ada,” ujar Qomar.

        Jadi, tekan Qomar kalau Pemkab tidak menyiapkan asrama baru, atau lahan dan bangunan baru, maka Pansus mengancam akan menunda kebijakan penjualan aset yang satu itu, sampai batas waktu yang belum ditentukan. “Karena kami tidak ingin, begitu kami setujui. Tiba-tiba, tidak ada penggantinya,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD Loteng tersebut menambahkan, dalam sidang paripurna berikutnya, Pansus akan menyampaikan rekomendasi, dengar pendapat dan komitmen Pemkab. Bukan, persetujuan. “Jadi, kita lihat saja,” cetus Qomar.(dss/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

“Senggigi Telah Kembali”

JUDUL ini meminjam quote dari pegiat pariwisata hebat milik Nusa Tenggara Barat bernama Taufan Rahmadi. Beliau ini mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Saya membaca quote ini sebagai caption sebuah foto indah miliknya di akun media sosial miliknya. Foto itumenjabarkan keindahan matahari terbenam (sunset) di Pantai Senggigi.

Langgar Protokol Kesehatan, Kandidat Bupati Wali Kota Bisa Dipidana

MATARAM-Semua bakal pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada serentak di tujuh Kabupaten/Kota di NTB, mendeklarasikan komitmen dan kesiapan mereka mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. Mereka pun siap menerima sanksi administratif ataupun pidana yang diatur undang-undang.

Empat Hari Razia di NTB, Pelanggar Protokol Korona Capai 1.222 Orang

BARU empat hari operasi yustisi oleh tim gabungan, warga yang terjaring razia masker sudah mencapai 1.222 orang. Sebanyak 30 orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN). Sisanya 1.292 orang masyarakat umum.

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks