alexametrics
Kamis, 18 Agustus 2022
Kamis, 18 Agustus 2022

Pantai Areguling Akan Ditata Investor, Pemdes Tumpak Imbau Warga Pindah

PRAYA-Pemerintah Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah angkat bicara menyangkut persoalan di Pantai Areguling. Mereka menyebut, lahan di pantai ujung selatan tersebut sudah menjadi hak milik perseorangan atau investor dalam bentuk sertifikat hak milik (SHM).

“Jual beli lahan terjadi sejak tahun 1980 silam,” beber Kepala Desa (Kades) Tumpak Rosadi pada Lombok Post, Senin (20/6).

Warga, kata Rosadi pastinya mengetahui. Kala itu, yang membeli lahan warga yakni pejabat pemerintah desa. Kemudian, pejabat itu kembali menjualnya ke salah satu pengusaha asal Bali.

Pengusaha itu kemudian menjualnya lagi ke pengusaha keturunan China. Lahan-lahan tersebut, di luar sempadan pantai. Bukan bagian dari sempadan pantai. Hanya saja, ada beberapa warga yang menempati.

Baca Juga :  Soal Sekolah Rusak, Disdik Loteng Pastikan Akan Lakukan Perbaikan

“Atas dasar itulah, kami terus memberikan imbauan dan gambaran pada warga,” ujar Rosadi.

Isinya, meminta warga meninggalkan lahan milik investor itu. Kemudian ikut mendukung pembangunanan dan penataan pantai.

Dikatakannya, ke depan lahan-lahan di Pantai Areguling tersebut akan disulap seperti Pantai Kuta di Desa Kuta. Salah satunya, akan dibangun pusat permainan anak-anak dan keluarga. Selain itu hotel, restoran dan fasilitas umum lainnya.

“Kalau sudah seperti itu, maka dipastikan warga akan dipekerjakan. Tidak mungkin akan menjadi penonton,” tegasnya.

Ditambahkan, pemerintah sudah memberikan deadline pada investor. Namun investor tidak bisa berbuat banyak karena kendala persoalan sosial masyarakat.

Kendati demikian, pemerintah desa terus berupaya membantu. Dengan harapan, tahun ini atau paling telat tahun depan Pantai Areguling sudah mendunia.

Baca Juga :  Jelang WSBK, Akses Keuangan di Mandalika Dilengkapi

Dia menekankan, pemerintah desa tidak punya kepentingan apa-apa. Kecuali, ingin melihat warga sejahtera. “Saya masih ingat betul, orang tua saya menjual tanah itu sebesar Rp 15 ribu per are,” tambah Kepala Dusun (Kadus) Areguling Ahmad, terpisah.

Beberapa tahun kemudian, kata Ahmad harga tanah naik menjadi Rp 25 ribu per are hingga pernah diangka Rp 100 ribu per are tahun 1980-1987 silam. Walau tanah-tanah itu sudah dijual, namun warga kembali mendapatkan dana tali asih. “Itu tahun 2016 lalu,” tandas Ahmad. (dss/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/