alexametrics
Selasa, 24 Mei 2022
Selasa, 24 Mei 2022

Perjuangkan Nasib, Perwakilan Eks Honorer K2 Gedor Sekda Loteng

PRAYA-Perwakilan eks honorer kategori dua (K2) di Lombok Tengah mendatangi Sekda Lalu Firman Wijaya. Mereka sekda memperjuangkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Itu khusus pegawai tidak tetap (PPT) teknik. Bukan dari guru atau tenaga kesehatan,” kata salah satu eks honorer K2 Loteng Pendi pada Lombok Post, Jumat (21/1).

Dikatakan, jumlahnya sebanyak 230 orang. Mereka tersebar di seluruh dinas lingkup pemkab, hingga pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Mereka bekerja sejak puluhan tahun lamanya. “Hanya saja, sejak PPPK atau seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dibuka, tidak ada formasi,” bebernya.

Untuk itulah, pihaknya berharap pemkab mengajukan usulan ke pemerintah pusat. “Mudah-mudahan tahun ini ada jawaban,” harap pria yang kini mengabdi di Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng tersebut.

Baca Juga :  11 Dokter Spesialis dan 19 Perawat RSUD Praya Positif Korona, Layanan Umum Ditutup Sementara

Pantauan Lombok Post, kedatangan perwakilan eks honorer K2 tersebut, diterima langsung Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya. Pertemuan dilaksanakan secara tertutup. “Kami juga sudah bertemu pak bupati,” kata Ketua eks honorer K2 Loteng Sahirudin.

Selain itu, perwakilan eks honorer K2 juga telah bertemu dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng. Kemudian Inspektorat Loteng, Komisi I dan Komisi II DPRD Loteng. Hasilnya, mereka siap ikut memperjuangkan hak eks honorer K2. Bila perlu tanpa tes.

“Karena tahun depan, sudah tidak ada lagi status honorer atau PTT,” ujar Sahirudin.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018. Atas dasar itulah, pihaknya memastikan akan memperjuangkan rekan-rekannya tersebut.

Baca Juga :  Razia Masker, Pemkab Loteng Kumpulkan Rp 26,2 Juta

Sementara itu, Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya berjanji akan memperhatikan eks honorer K2. “Mereka ingin diperlakukan sama seperti PTT nakes,” tandas Firman usai bertemu perwakilan eks honorer K2 Loteng.

Bentuknya, pemkab harus menyiapkan surat keputusan (SK) bupati tentang penugasan. Dokumen itu kemudian menjadi landasan hukum kenaikan insentif hingga menyangkut status. “Kita akan berusaha semaksimal mungkin,” pungkasnya. (dss/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/