alexametrics
Senin, 3 Oktober 2022
Senin, 3 Oktober 2022

Soal Tuntutan Warga Desa Beraim, DMPD Loteng: Tak Mudah Pecat Kadus

PRAYA-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah merespons tuntutan warga Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah. “Tidak mudah memberhentikan kepala dusun (kadus) dan badan permusyawaratan desa (BPD) karena ada aturannya,” tandas Kepala Dinas PMD Loteng Zainal Mustakim usai menemui masa aksi dari Desa Teduh dan Desa Ranggagata, Rabu (21/9).

Untuk kadus, kata Zainal, bisa diberhentikan jika meninggal dunia, mengundurkan diri atau melakukan pelanggaran berat. Sebagaimana tertuang dalam Perbup Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kemudian, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berikutnya, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Syarat dan prosesnya panjang, dan ketat,” ujarnya.

Baca Juga :  Yang Mau Vaksin Booster, Ayo ke Kodim 1620/Loteng, Ini Jadwalnya

Sedangkan untuk BPD tergantung warga. Karena, BPD merupakan perpanjangan tangan warga. BPD seperti wakil rakyat atau dewan, namun posisinya di tingkat desa. Hanya saja, prosesnya harus melalui musyawarah desa (musdes). “Untuk BPD informasinya karena ada indikasi rangkap jabatan,” tandas Zainal.

Hanya saja, kalau misalnya warga menjadi BPD, kemudian menjadi guru honor atau aparatur sipil negara (ASN), maka itu tidak masalah. Yang bermasalah, kalau BPD bersangkutan rangkat jabatan sebagai kadus atau aparatur pemerintah desa lainnya. “Intinya, tidak semudah yang dibayangkan,” kata Kepala Desa (Kades) Beraim Lalu Januarsa Atmaja, terpisah.

Untuk itu, pihaknya telah meminta warga tetap tenang dalam menyikapi persoalan yang ada. Aksi-aksi demonstrasi tidak perlu dilanjutkan lagi. Cukup dengan musyawarah dan mufakat. (dss/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/