PRAYA-Pelaku pariwisata dan aparatur pemerintah desa di Lombok Tengah menilai Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkab Loteng seolah berpangku tangan pada pemerintah pusat. Itu karena promosi-promosi pariwisata tidak dijalankan dengan optimal.
“Seperti promosi Wolrd Superbike (WSBK) di sirkuit Mandalika KEK Mandalika,” kata Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Loteng Samsul Bahri pada Lombok Post, Senin (23/1).
Padahal, event balapan motor kelas dunia itu tinggal menghitung bulan saja. Di satu sisi, target penonton sebanyak 75 ribu orang. Begitu pula, event bau nyale. Event ini sejak beberapa tahun terakhir sudah diambil pusat dan dijadikan kalender event nasional.
Namun, bukan berarti provinsi dan pemkab harus lepas tangan. Mereka tetap berkewajiban menjalankan promosi. “Karena ruh dari pariwisata itu adalah, promosi,” tandas Pembina Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat tersebut.
Bagi Samsul, jika promosi minim, bahkan tidak ada sama sekali, maka jangan harap pariwisata daerah akan maju. “Kalau saya lebih pada langkah nyata pemkab,” kata Kepala Desa (Kades) Rambitan, Kecamatan Pujut Lalu Minaksa, terpisah.
Seharusnya dan sewajarnya, pemkab lah yang lebih agresif, masif dan simultan mempromosikan event-event yang ada di daerah nya sendiri. Karena yang menikmati hasil pemkab itu sendiri. Bukan kabupaten/kota lain. Di mana, sirkuit Mandalika ada di Loteng, WSBK, MotoGP dan event-event dunia lainnya ada di Loteng.
“Kalau bukan Pemkab Loteng, lalu siapa lagi. Harusnya kita malu dong sama provinsi,” sindir adik dari Anggota Komisi III DPRD Loteng HL Wiraksa tersebut.
Walau demikian, jika pemkab berdiam diri saja, pihaknya berharap provinsi ambil alih. Karena jika kunjungan wisatawan semakin banyak, maka semakin cepat pula perputaran ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) juga semakin besar dan kesejahteraan masyarakat semakin baik. (dss/r5)
