PRAYA-Dari hasil evaluasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu partisipatif masyarakat dalam mengawal dan mengawasi Pemilu masih sangat rendah. Terlihat pada indikator laporan masyarakat yang sangat rendah, baik di tingkat kabupaten, provinsi bahkan nasional.
“Masih sangat rendah (partisipatif masyarakat), laporan kurang, yang lebih banyak hanya temuan pelanggaran oleh Bawaslu,” beber Komisioner Bawaslu Loteng Lalu Fauzan Hadi, Kamis (23/3).
Kurangnya laporan masyarakat dalam mengawal dan mengawasi pemilu, sambungnya, disebabkan keengganan masyarakat untuk melapor karena terlalu ribet. Serta, masih ada kekhawatiran masyarakat atas keselamatan diri dalam melaporkan pelanggaran.
“Artinya dari sisi jaminan, ketika ada masyarakat laporkan tetangga (dikhawatirkan) timbul benturan sosial. Tak jarang yang bertanya adalah perlindungan hukum dan keamanan bagi mereka yang melapor,” kata Fauzan.
Diakui, untuk jaminan keamanan ini belum ada dari Bawaslu meski nantinya identitas pelapor akan dirahasiakan. Namun hal tersebut masih membuat masyarakat tidak nyaman untuk melapor.
“Jadi yang terjadi di lapangan, masyarakat hanya sebatas berikan informasi awal di mana berujung pada temuan Bawaslu bukan laporan masyarakat,” imbuhnya.
Ketua Komisi Informasi (KI) NTB Sansuri mengatakan, untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi Pemilu penting adanya keterbukaan informasi. Mengapa keterbukaan informasi penting? Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan ciri penting masyarakat demokrasi yang menjunjung kedaulatan rakyat. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.
“Dengan keterbukaan maka menjamin hak atas informasi. Mendorong partisipasi masyarakat. Meningkatkan peran aktif masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan, hingga kini masih banyak kaum milenial tidak peduli dengan Pemilu. Karena merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan penyelenggara pemilu. “Tahu penting tapi kenapa malah golput? Nah, maka itu gandeng influencer dengan sosialisasi seperti ini. Berikan mereka pemahaman untuk kemudian disampaikan kepada pengikut mereka,” terangnya.
Influencer merupakan bagian dari masyarakat, sambungnya, masyarakat juga mengetahui jika Pemilu sangat rentan terjadi kecurangan. Cara mudah untuk ikut mengawasi Pemilu adalah ketika pemilihan suara ada tidak oknum yang mewakilkan nama pemilih lain.
“Ini sudah kita pahami, hak suara tidak boleh diwakilkan, maka awasi termasuk nama-nama pemilih yang ternyata masih dibawah syarat pemilih,” ungkapnya.
Cara mudah lainnya, lanjut Sansuri, jangan lupa untuk mengecek apakah nama pribadi masuk tidak sebagai pemilih. Jika tidak ada namun dari persyaratan pemilih sudah sesuai sebagai peserta Pemilu maka harus dilaporkan.
“Semua ini kita lakukan untuk mewujudkan Pemilu yang luber dan jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” tukas Sansuri. (ewi/r5)
