alexametrics
Rabu, 8 Desember 2021
Rabu, 8 Desember 2021

6.023 GTT Loteng Belum Terdaftar Jadi Peserta BPJS Kesehatan

PRAYA-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lombok Tengah mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, Rabu (24/11). Mereka mendesak disdik memperhatikan nasib guru tidak tetap (GTT).

“Terutama menyangkut jaminan kesehatan mereka lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” kata Ketua DPC SPN Loteng Jeni Mamahid Yuswanto pada Lombok Post usai bertemu para pejabat Disdik Loteng, Rabu (24/11).

Dijelaskan, jumlah GTT di Loteng sebanyak  8.549 orang. Dari jumlah itu, 6.023 orang diantaranya belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Sisanya 2.526 orang sudah terdaftar.

Iuran BPJS Kesehatan per bulannya Rp 12 ribu per orang. Jika dikalikan 6.023 orang, maka pemerintah harus menyediakan anggaran sebesar Rp 72 juta per bulan atau Rp 867 juta per tahun. Sementara yang sudah menerima kartu BPJS Kesehatan dianggarkan Rp 30 juta per bulan atau Rp 363 juta per tahun.

“Pokoknya kami tidak mau tahu, semua GTT harus diperhatikan. Jangan ada berat sebelah dan pilih kasih,” tandas Jeni.

Untuk itu, pihaknya memastikan tetap dan terus mengawal dan memperjuangkannya. SPN menginginkan seluruh GTT terdaftar BPJS Kesehatan. “Bila perlu BPJS Ketenagakerjaan,” cetusnya.

Pihaknya juga sekaligus meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan GTT. Salah satunya dengan pendapatan yang layak. “Kami sudah beberapa kali ke dewan, guna menyoroti persoalan itu,” kata Jeni.

Sementara itu, Plt Kepala Disdik Loteng Muliawan berjanji akan memperjuangkan nasib GTT. Disdik akan mengusulkannya ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). “Mudah-mudahan bisa dianggarkan lewat APBD murni tahun depan,” harap Sekretaris Disdik Loteng tersebut.

Lebih lanjut, pihaknya menambahkan tuntutan lain yang disampaikan SPN Loteng yakni, agar disdik memfasilitasi kelompok masyarakat desa, guna kursus bahasa Inggris gratis. Disdik diminta menyediakan guru-guru SMP dan SMA yang mahir berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.

Itu sekaligus menjawab keberadaan sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Harapannya, sebagian besar warga Loteng bisa berbahasa asing. “Bagi kami ini usulan bagus. Dan kita pastikan urusan yang satu itu segera kita realisasikan,” papar Muliawan. (dss/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks