alexametrics
Sabtu, 23 Oktober 2021
Sabtu, 23 Oktober 2021

Dewan : Jangan Sampai NTB Dianggap Tidak Siap Gelar Super Bike

MATARAM-Anggota Komisi 2 DPRD NTB Bidang Perekonomian Muhammad Akri heran dengan Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah yang baru melempar komitmen menyelesaikan pemukiman warga di Dusun Lauk dan Dusun Ebunut yang terisolir di kawasan KEK Mandalika.

“Sebelumnya saat kami turun ke Sirkuit itu dan bertemu dengan pihak ITDC dikatakan sudah tidak ada persoalan lagi dengan pembebasan lahan, semua dikatakan sudah selesai, sekarang Gubernur bilang kalau ada yang masih belum dituntaskan, ini koordinasinya bagaimana?” kata Akri dengan nada heran, kemarin (24/8).

Lebih mengherankan lagi menurutnya persoalan ini mencuat justru jelang pelaksaan Superbike yang direncanakan pada 12-14 November nanti.

“Ini pesan yang ingin disampaikan ke dunia apa? Orang bisa menganggap kita tidak siap untuk event itu,” sesalnya.

Seharusnya persoalan lahan warga di sekitar sirkuit telah klir, mengingat event akbar untuk menjajal sirkuit yang dihajatkan bagi MotoGP itu kurang dari tiga bulan lagi.

“Posisi kita sekarang mempertanyakan mana yang benar? ITDC bilang sudah klir tapi Gubernur bilang masih ada?” ujarnya sembari menekankan masyarakat saat ini pasti ikut bingung.

Seharusnya Gubernur berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak ITDC. Memastikan sampai di mana progres pembangunan, kendala apa yang masih ada di lapangan, dan solusinya.

Sehingga saat Gubernur turun ke masyarakat dia datang dengan solusi bukan janji. “Kalau begini kan kesannya tidak ada koordinasi yang baik,” sesalnya.

Akri juga menanyakan apa saja yang dikerjakan oleh komisaris ITDC yang menjadi perwakilan daerah. Mengapa persoalan itu belum tuntas mengingat sebentar lagi akan digunakan.

“Kerja Komisaris juga kita pertanyakan,” tegasnya.

Menurutnya pemprov tidak bisa cuma berdalih sebagai fasilitator ITDC dengan masyarakat untuk membangun relasi yang baik. Namun, harus bertanggung jawab pula memastikan semua berjalan dengan lancar.

“Kegiatan itu mau dilaksanakan di NTB, ya pemprov harus bertanggung jawab pula menyelesaikannya,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi 2 DPRD NTB H Misbach Mulyadi lebih berharap ke ITDC untuk segera menuntaskan pembebasan lahan.

“Ya karena ITDC sebagai eksekutornya di sana ya kita berharap itu segera diselesaikan pembayarannya,” singkat, politisi Golkar itu. (zad/r2)

 

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks