alexametrics
Sabtu, 28 Mei 2022
Sabtu, 28 Mei 2022

DPRD Loteng Akan Panggil Distributor dan Produsen Pupuk Bersubsidi

PRAYA-Seluruh distributor dan produsen pupuk di Lombok Tengah akan dipanggil. Mereka akan diberikan peringatan dan pengarahan terkait aturan pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Dari dewan diagendakan 31 Januari mendatang,” kata Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Loteng Lalu Iskandar pada Lombok Post, Rabu (26/1).

Hal itu disampaikan Iskandar usai menerima haering dari Gerakan Masyarakat Peduli Anggaran (Gempar) NTB di kantor DPRD Loteng. “Jumlah distributor di daerah kita sendiri ada tujuh. Kemudian produsen ada dua,” lanjut Iskandar didampingi Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian (SPP) Dispertan Loteng Yusuf AD.

Sedangkan jumlah pengecer ada 184. Mereka tersebar di 139 desa/kelurahan di 15 desa persiapan di 12 kecamatan diseluruh Gumi Tatas Tuhu Trasna.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi Dilimpahkan ke Kejari Loteng

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan distributor di tidak boleh menyalurkan pupuk non subsidi dan subsidi ke pengecernya masing-masing. “Harus yang bersubsidi saja. Kemudian wajib sesuai harga eceran tertinggi (HET),” tandasnya.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2021 dan diperkuat kembali lewat Keputusan (Mentan) RI Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021. Atas dasar itu, pihaknya kembali mengeluarkan surat imbauan Dispertan Loteng Nomor 521/08/Dispeta-SPP/2022.

“Kalau ada yang melanggar, maka pengecer akan dievaluasi oleh distributor. Sedangkan distributor oleh produsen,” papar mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (DKP3) Loteng tersebut.

Untuk itu, pihaknya berharap pengecer dan distributor agar menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. “Mohon ini menjadi catatan kita bersama,” pesan Ketua Komisi II DPRD Loteng HL Kelan, saat menemui massa aksi dari Gempar NTB.

Baca Juga :  Loteng Dinobatkan Jadi Kabupaten Terbaik Keterbukaan Informasi

Dia berharap, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat pada umumnya untuk bersama-sama mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi. Jika ditemukan bermasalah, maka sebaiknya segera laporkan ke aparat hukum.

“Apa yang kami lakukan ini, demi kepentingan para petani. Kasihan mereka,” tambah Ketua Gempar NTB Hamzan Halilintar.

Dia menambahkan, apalagi persoalan pupuk ini selalu terjadi setiap tahunnya. Kalau tidak langka, pasti mahal. Begitu seterusnya. (dss/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/