Selasa, 28 Maret 2023
Selasa, 28 Maret 2023

Ini Diduga Jadi Penyebab Tarik Ulur Mutasi Pejabat Lingkup Pemkab Loteng

PRAYA-Pemkab Lombok Tengah dalam waktu dekat ini akan menggelar mutasi besar-besaran. Ada tujuh kursi eselon II yang kosong. Ditambah ratusan kursi eselon III dan IV. Baik  di lingkup pemkab maupun pemerintah kecamatan.

“Yang kosong-kosong itulah yang akan kita isi,” tekan Sekda Lalu Firman Wijaya, Jumat (27/1).

Kekosongan terjadi lantaran kebanyakan memasuki masa pensiun, pindah kerja, dan meninggal dunia. “Jadi, ini yang akan kita selesaikan dalam waktu cepat,” kata mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng tersebut.

Tujuh kursi eselon II itu, yakni Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asisten II dan Asisten III Setda Loteng. Ketiga pejabatnya tersebut telah memasuki masa purna kerja sejak Desember lalu. Kemudian, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng yang kosong akibat ditinggal meninggal dunia.

Baca Juga :  Aset Banyak Diklaim Warga, Dewan Minta Pemkab Loteng Data Ulang

Berikut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng. Kedua pejabatnya menyatakan mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan pindah kerja. Terakhir, jabatan eselon II, yakni Kepala Dinas Kebakaran Loteng.

Walau demikian, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pergeseran jabatan yang ada saat ini. “Dokumen yang ada sudah kita proses,” kata pria yang gemar bersepeda tersebut.

Lebih lanjut, pihaknya berpesan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di mana pun berada agar tetap berkonsentrasi bekerja melayani masyarakat. Jangan gara-gara isu mutasi membuat motivasi kerja semakin berkurang. “Dan urusan itu bukan menjadi urusan ASN. Tapi, urusan kami,” tegas Firman.

Baca Juga :  Soal Parkir Liar, Pemprov NTB Minta Pemkab Loteng Edukasi Masyarakat

Pernyataan itu sekaligus menjawab merebaknya isu-isu miring yang menyangkut mutasi. Itu sejak awal Januari hingga sekarang. Informasi yang diserap Lombok Post, isu-isu mutasi tersebut membuat beberapa orang yang ingin menjabat dan mempertahankan jabatannya harus melobi-lobi ke para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dengan harapan, para tokoh itu kemudian mempengaruhi kebijakan bupati, wakil bupati hingga sekda. Tarik ulur mutasi pun mencuat. Dari rencana digelar awal Januari lalu, namun tiba-tiba batal. Begitu pula pertengahan Januari lalu. Kemudian, mencuat lagi isu akan dilaksanakan akhir Januari ini, atau paling telat sebelum bau nyale. (dss/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks