alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Sengketa Lahan Mandalika, ITDC Diminta Jangan Asal Gusur

MATARAM–Masyarakat yang mengklaim lahan di KEK Mandalika mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

”Kami mengadu untuk meminta perlindungan supaya pihak PT ITDC selaku pengelola KEK Mandalika tidak melakukan upaya penggusuran paksa terhadap lahan milik masyarakat,” kata kata Miftahurrahman, penasihat hukum warga di KEK Mandalika saat ditemui di kantornya, kemarin (28/8).

Surat permohonannya sudah direspons. Dalam keterangan surat Komnas HAM Nomor 1.037/K-PMT/VII/2020 itu meminta pihak PT ITDC untuk tidak melakukan upaya penggusuran paksa lahan masyarakat. ”Ini surat dari Komnas HAM. Surat ini sudah ditembuskan ke PT ITDC,” ujarnya.

Pihak PT ITDC diminta menindaklanjuti permintaan pengaduan tersebut. Perusahaan berpelat merah tersebut diberikan waktu lima hari setelah menerima surat dari Komnas HAM. “Mudahan melalui Komnas HAM ini PT ITDC menindaklanjuti surat itu,” harapnya.

Miftahurrahman mengungkapkan, apa yang dilakukan PT ITDC bertentangan dengan HAM. Mereka sewenang-wenang mengambil lahan tanpa melalui proses peralihan hak. ”Tidak pernah dilakukan jual beli dengan masyarakat,” kata dia.

Dia menegaskan, masyarakat tidak akan pernah keluar dari tanah miliknya sebelum dilakukan pembayaran. ”Kita juga tidak akan melakukan gugatan. Karena, alas hak masyarakat jelas,” ucapnya.

Melalui Komnas HAM memungkinkan bisa membuka dialog dengan masyarakat. Guna menyelesaikan pembayaran lahan. ”Pada prinsipnya, masyarakat mendukung program pemerintah. Bukannya, menghambat,” ujarnya.

Tetapi, harus melalui prosedur. Harus melalui pembayaran yang jelas.  ”Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut,” kata dia.

Terpisah, VP Corporate Secretary PT ITDC Miranti N Rendranti mengatakan, tidak memberikan komentar apapun terkait surat yang diterbitkan Komnas HAM.  “Nanti ya saya buatkan rilis,” jawabnya.

Terkait persoalan klaim lahan, pihak PT ITDC selalu menghormati hak-hak masyarakat. Serta mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. ”Kami pastikan status lahan yang masuk dalam HPL ITDC seluruhnya telah berstatus clean and clear. Dan kami hanya membangun di lahan yang masuk HPL ITDC,”  kata Mirna.

Terkait klaim warga yang menggunakan alas hak berupa sporadik, atau surat keterangan tanah, ternyata tumpang tindih dengan HPL ITDC. Begitu juga dengan  klaim belum adanya pembayaran diimbau untuk menempuh jalur pengadilan. ”Bukan dengan penyebaran opini atau aksi sepihak yang dapat merugikan kedua belah pihak,” ujarnya.

Terpisah, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto mengatakan, persoalan lahan di KEK Mandalika sudah klir. Jika masyarakat yang ingin membuktikan alas haknya dipersilakan melalui prosedur hukum yang ada. ”Kalau hanya mengklaim secara sepihak saja tidak bisa. Makanya jangan debat di lapangan. Buktikan di pengadilan,” kata Nanang.

Hal senada juga dikatakan Wadirreskrimum AKBP Awan Hariono mengatakan, masyarakat yang mengklaim lahan di kawasan KEK Mandalika harus bisa dibuktikan. ”Ini negara hukum. Bukan hanya asal klaim saja,” kata Hariono

Perwira menengah yang ditunjuk sebagai ketua tim percepatan penyelesaian lahan KEK Mandalika menjelaskan, pihaknya sudah memverifikasi data alas hak masyarakat. ”Ada sebanyak 12 titik lahan yang tidak memiliki alas hak yang jelas,” ucapnya.

Semua proses sudah dilakukan. Sekarang tinggal pembayaran terhadap tanah enclave. ”Masih proses konsinyasi di pengadilan,” tutupnya. (arl/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks