alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Lima Jabatan Camat Kosong Terisi

PRAYA-Kursi pejabat eselon III dan eselon IV lingkup Pemkab Lombok Tengah, yang lama kosong terus coba diisi. Dari data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, jumlahnya mencapai 130 orang. ”Saat ini, ada delapan pejabat yang kita mutasi dulu,” kata Sekda Loteng HM Nursiah, usai mengambil sumpah jabatan pejabat yang dimaksud, di ruang rapat utama kantor bupati, kemarin (29/4).

Mereka yang mengemban amanah tersebut, diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik. Kepada para para camat, diharap mampu berbaur dengan masyarakat, menjalin komunikasi dan koordinasi. ”Jangan terlalu banyak berkantor,” seru Nursiah.

Dia mendorong setiap masalah akar rumput, cepat diselesaikan tanpa dialihkan ke Pemkab Loteng. ”Daun yang jatuh di desa saja, Camat harus tahu,” tegasnya.

Tidak kalah pentingnya, persoalan aparatur pemerintah desa juga diatensi. Ada beberapa desa yang membutuhkan pengarahan menyangkut banyak hal. ”Apakah tugas semacam itu mampu dijalankan, silakan renungkanlah,” serunya lagi.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng HL Herdan mengatakan, dari delapan pejabat eselon III dan eselon IV yang di mutasi lima diantaranya camat. Meliputi Camat Praya, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, dan Camat Batukliang.

Kekosongan jabatan camat tersebut karena pensiun dan bermasalah secara hukum. Sisanya, tiga orang diantaranya diposisikan sebagai Kabag Kesra Setda Loteng. Kemudian, kabid di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar),  kabid di Bakesbagpoldagri Loteng. ”Insya Allah, mutasi akan dilakukan secara bertahap, sampai semua jabatan yang kosong terisi semua,” kata Herdan. (dss/r9)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks