alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

SKPM Diminta Genjot PAD

PRAYA-Setiap Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM) diingatkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika tidak mampu, harus segera dievaluasi. ”Khususnya para camat,” kata juru bicara (Jubir) Gabungan Komisi DPRD Loteng M Tauhid, dalam sidang paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, tahun anggaran 2018, kemarin (29/4).

Dalam perjalanan pembagian kewenangan, pemerintah kecamatan tidak mampu mendapatkan PAD besar dari retribusi pasar. Padahal jika dikelola dengan baik, harusnya bisa melebihi retribusi lainnya. Karena di pasar, terdapat banyak hal yang bisa diambil. Diantaranya, parkir dan sewa lapak.

Untuk itulah, pesan Tauhid dewan merekomendasikan kewenangan yang dimaksud ditarik kembali oleh Pemkab Loteng. Dalam hal ini, dikelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda). ”Ini berlaku juga bagi seluruh SKPM lingkup Pemkab Loteng,” serunya.

Selain itu, pihaknya juga menyarankan setiap penyusunan LKPJ, harus disertai progres program kerja. Dengannya bisa diukur terealisasi atau tidak, tepat sasaran atau tidak, tepat waktu atau tidak, tepat jumlah atau tidak, dan tepat tempat atau tidak. ”Mohon rekomendasi ini dijalankan,” serunya lagi, dihadapan Wakil Bupati HL Pathul Bahri yang hadir kala itu.

Terpisah, Kabid Retribusi dan Lain-lain PAD yang Sah Bapenda Loteng Alpian Muntaha menjelaskan, ada 11 sumber pajak yang dikelola Pemkab. Meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum (PJU), pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan terakhir pajak MBL dan batuan.

Sedangkan, retribusi ada dua yaitu retribusi parkir dan retribusi pasar. ”Dua pengelolaan itulah, yang menjadi sumber penerimaan PAD kita,” cetusnya. (dss/r9)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks