alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

Lahan Pertanian di Loteng Terancam, Ini Saran Dewan untuk Pemkab

PRAYA-Kebijakan dan regulasi tentang perlindungan lahan berkelanjutan di Lombok Tengah harus dirancang, disusun, dan dibuat secara matang, jelas dan rinci. Terutama menyangkut kompensasi apa yang diterima bagi petani atau pemilik lahan yang akan dijadikan lahan berkelanjutan.

“Ini yang perlu dipikirkan dari sekarang,” tandas Wakil Ketua DPRD Loteng Lalu Rumiawan pada Lombok Post, Minggu (29/5).

Misalnya, pemkab menyiapkan perlindungan lahan berkelanjutan seluas 37 ribu hektare (ha). Maka, lahan-lahan tersebut secara otomatis tidak boleh beralih fungsi sedikit pun dan dalam waktu lama.

Itu artinya, kata Rumiawan, pemerintah telah mengatur hak-hak atas pemilik lahan. Jadi, pemerintah mau tidak mau harus menyiapkan kewajiban pada pemilik lahan. Apakah dalam bentuk bantuan anggaran, modal usaha, alat-alat pertanian, pupuk dan obat-obatan gratis atau bibit-bibit pertanian. Hingga jalan usaha tani dan embung-embung rakyat.

Baca Juga :  Triliunan DAU Pemda Mengendap di Bank, Kanwil DJPb NTB Sarankan Ini

“Intinya, pemkab harus melakukan intervensi secara besar-besaran. Fisik maupun non fisik,” tandasnya.

Dia menilai, butuh anggaran besar dalam kompensasi tersebut. Sehingga, diperlukan pembahasan sedini mungkin dengan dewan. Karena jangan sampai gara-gara kebijakan dan regulasi itu justru mengorbankan program-program kerja yang lain.

Kendati demikian, pihaknya sejak awal telah mengawal kebijakan dan regulasi tersebut. “Itu saat saya di komisi. Saya lah yang mencetuskannya,” kata Rumiawan.

Regulasi itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) NTB Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kala itu, pihaknya menginginkan ada regulasi turunan dari perda yang dimaksud. Hanya saja, dinas terkait terkesan lamban. Sehingga regulasi yang diinginkan tak kunjung muncul.

Baca Juga :  L’etape Indonesia Bawa Berkah, Rp 5 Miliar Diperkirakan Berputar di Loteng

Padahal, Loteng sudah punya Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW hingga rencana detail tata ruang (RDTR). Akibatnya, sedikit demi sedikit lahan-lahan produktif semakin berkurang. Kebanyakan dibangun perumahan dan permukiman warga yang tersebar di wilayah selatan, tengah hingga utara Loteng.

Dia menekankan, jika tidak cepat disikapi, maka cepat atau lambat Loteng akan seperti Kota Mataram. “Sayangnya, alih fungsi lahan juga tidak diimbangi dengan pencetakan lahan-lahan baru,” kata Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Loteng Taufikurrahman Pua Note, terpisah.

Untuk itu, pihaknya menegaskan lewat payung hukum ini, ada banyak pengaturan yang disiapkan pemerintah. Termasuk, kompensasi-kompensasi apa yang disiapkan. Dispertan berharap, tahun ini atau paling telat tahun depan regulasi tersebut sudah ada. (dss/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/