alexametrics
Minggu, 19 September 2021
Minggu, 19 September 2021

Oknum Satpol PP Loteng yang Terjerat Kasus Narkoba Ternyata Mantan Camat

PRAYA-Dua oknum personel Satpol PP Lombok Tengah ditangkap Polres Loteng. Mereka diduga menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu. Aksi keduanya terbongkar, setelah warga memberikan informasi ke personel Satnarkoba Polres Loteng.

“Dua orang oknum satpol PP itu ada yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan honorer,” beber Kasatnarkoba Polres Loteng Iptu Hizkia Siagian dalam jumpa persnya di halaman Polres Loteng, Kamis (29/7).

Keduanya berinisial RD dan HR yang sama-sama warga Praya. Selain keduanya, ada juga satu rekan keduanya berinisial AW yang merupakan wiraswasta.

Kata Siagian, mereka diciduk saat sedang asyik menikmati sabu di kos-kosan milik RD di Praya. RD sendiri pernah menduduki posisi Camat Janapria dan sudah lama mengabdi sebagai personel Satpol PP Loteng.

Saat digerebek, ketiganya tidak bisa berkutik. Dari tangan mereka ditemukan 7,44 gram sabu, tiga handphone, satu unit motor, dan serangkaian alat hisap. “Mereka kita kenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,” papar Siagian.

Dia menekankan, satnarkoba memastikan terus meminimalisasi dan menekan penyebaran narkoba di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Siapapun yang terlibat, dipastikan diseret ke jeruji besi.

“Kami sangat menyayangkan kasus yang melibatkan personel satpol PP ini,” kata Ketua Gerakan Anti Napza Berbasis Masjid (GANBM) Loteng Anjar Siswara, yang ditemui secara terpisah.

Dikatakannya, seharusnya sebagai aparat, mereka menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Bukan sebaliknya. Untuk itu, GANBM Loteng mendorong polisi memberikan efek jera. Dengan harapan, tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng Mutawali menegaskan, BKPP memastikan akan menjatuhi hukuman berat bagi aparatur sipil negara (ASN) yang berani melanggar disiplin. Apalagi melanggar hukum. Hukumannya pemecatan secara tidak terhormat.

Kendati demikian, pihaknya mengatakan dalam kerangka hukum perlu mengedepankan praduga tak bersalah. Untuk itu, BKPP masih menunggu proses hukum yang ada di kepolisian dan pengadilan.

“Kalau sudah jelas, baru kami bersikap dan bertindak,” ancam mantan Kabag Hukum Setda Loteng tersebut.

Dijelaskan, sanksi-sanksi yang disiapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2020 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. “Ini sekaligus menjadi peringatan dan perhatian bagi seluruh ASN di Loteng,” pungkas Mutawali. (dss/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks