PRAYA-Pelayanan birokrasi yang berbelit-belit di Lombok Tengah akan dipangkas. Tradisi-tradisi semacam itu tidak boleh ada lagi di zaman sekarang. “Kecepatan melayani menjadi kata kunci,” pesan Bupati Loteng HL Pathul Bahri saat memimpin upacara hari ulang tahun (HUT) Korpri di halaman kantor bupati, Selasa (29/11).
Pelayanan itu, kata Pathul, telah dimulai dari keberadaan kantor bupati yang ada saat ini. Di mana, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemkab menjadi satu kesatuan. Sehingga warga tidak perlu ke sana kemari. “Kemudian dalam waktu dekat ini kita akan meluncurkan mall pelayanan publik,” ujarnya.
Dia menekankan, birokrasi di Gumi Tatas Tuhu Trasna harus berubah total. Tidak lagi berorientasi pada prosedur. Melainkan, berorientasi pada hasil yang nyata.
Panjangnya mata rantai pengambilan keputusan, kebijakan hingga regulasi yang ada segera dipotong. “Bila perlu dicabut, sehingga tidak ada yang tersisa. Jawabannya, lewat penerapan teknologi. Baik menyangkut investasi, program kerja hingga anggaran daerah. Teknologi menjadi satu-satunya alat pelayanan cepat dan tepat waktu,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya menyerukan agar birokrasi segera berinovasi dan berkreasi menyesuaikan perkembangan zaman. “Kalau kita lamban dan terlambat bergerak, maka kita akan tertinggal jauh,” ujar Pathul di hadapan Wakil Bupati HM Nursiah, Sekda Lalu Firman Wijaya, para pejabat OPD dan pegawai lingkup pemkab.
Dalam kesempatan itu, bupati dan wakil bupati menyerahkan cenderamata pada tiga pejabat eselon II yang memasuki masa pensiun. Yakni Asisten II Setda Loteng H Masnun, Asisten III HM Nazili, dan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia H Sugonto.
“Terima kasih atas pengabdian yang selama ini diberikan pada masyarakat, daerah dan negara,” lanjut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra NTB tersebut.
Dia berharap, kiat-kiat sukses yang dijalankan pejabat sebelumnya dapat ditiru oleh pejabat selanjutnya. Terutama para aparatur sipil negara (ASN) pada umumnya. “Kita juga sudah lakukan asesmen para pejabat terkait,” tambah Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya, terpisah.
Assessment itu, kata Firman sebagai upaya mengevaluasi dan menilai kinerja para pejabat bersangkutan. Dari tingkat kabid atau kepala badan kabag hingga kadis atau kaban. Harapannya, mereka lebih mengoptimalkan lagi kerja-kerja yang ada. (dss/r5)
