alexametrics
Minggu, 19 September 2021
Minggu, 19 September 2021

Dianggap Rugikan Rakyat, Forum LSM Loteng Minta PPKM Tak Diperpanjang

PRAYA-Puluhan warga Lombok Tengah yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggedor gedung dewan. Mereka menolak perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

“Karena sangat merugikan rakyat,” tegas Ketua LSM Garuda Indonesia Loteng Muhammad Zaini di gedung DPRD Loteng, Jumat (30/7).

Dia melihat, kebijakan PPKM mikro terlalu berlebihan. Namanya memang PPKM mikro, tapi praktiknya di lapangan seperti penerapan PPKM darurat atau layaknya kebijakan di Kota Mataram, atau kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali.

“PPKM mikro telah membunuh ekonomi masyarakat dan melumpuhkan pariwisata,” sambung Ketua LSM SPN Loteng Ahmad Samhadir.

Kedatangan para petinggi LSM di Gumi Tatas Tuhu Trasna tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Loteng HM Mayuki, Ketua Komisi I DPRD Loteng Lalu Sunting Mentas, Kapolres Loteng AKBP Esty Setyo Nugroho dan Asisten III Setda Loteng HL Idham Khalid. “Intinya, kami minta kebijakan PPKM disetop,” lanjut Ahmad.

Senada dikatakan Ketua LSM Gapura Loteng Adipati. Kata dia, sejak PPKM mikro banyak toko-toko, kios dan warung-warung warga yang harus ditutup. Jika tidak, aparat yang menutup paksa.

“Di satu sisi, usaha mereka itu satu-satunya sumber pendapatan ekonomi keluarga,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolres Loteng AKBP Esty Setyo Nugroho menjelaskan, jika ada penertiban lapak-lapak pedagang, itu bukan bagian dari kebijakan PPKM mikro. Melainkan kebijakan satpol pp. Polres maupun kodim tidak pernah melarang, memaksa apalagi membatasi warga berusaha.

“Yang ada, kami sebatas sosialisasi sekaligus bagi-bagi sembako dan masker,” ujar Esty.

Selain itu, polres dan kodim juga melakukan penyekatan pintu-pintu masuk Loteng. Itu pun tidak terlalu ketat. Sehingga tidak ada yang berlebihan.

Dia menekankan, PPKM mikro sendiri diberlakukan di tingkat desa/kelurahan hingga dusun/lingkungan dan RT/RW. Itu Sebagaimana keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. “Seperti itu penjelasan kami,” tandasnya.

Hal yang sama dikatakan Asisten III Setda Loteng HL Idham Khalid. Dijelaskan, rapat terakhir satgas Covid-19 yaitu membentuk rumah-rumah isolasi terpadu di 139 desa/kelurahan.

“Sedangkan kebijakan PPKM mikro menyesuaikan saja,” ujar mantan Plt Sekda Loteng tersebut.

Artinya, ada atau tidak adanya PPKM mikro warga dipersilakan beraktivitas seperti semula. Hanya saja, wajib memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. Termasuk siap divaksin.

Kata dia, data terakhir vaksinasi warga di Loteng yakni dosis pertama sebanyak 79.803 orang dan dosis kedua sebanyak 29.306 orang. (dss/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks