LombokPost-Kabar yang beredar di Lombok Tengah kini memicu kecemasan. Di balik harapan besar untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paro waktu, ribuan tenaga honorer kini berada dalam ketidakpastian.
Dari 4.591 nama yang diajukan ke pemerintah pusat, sebagian besar terancam tidak lolos. Sebuah persoalan krusial yang kini menuntut solusi.
Menanggapi situasi genting ini, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri bergerak cepat. Ia menegaskan tidak akan membiarkan anak bangsa, terutama mereka yang telah mengabdi, menjadi pengangguran.
“Tentu kita sebagai anak bangsa berharap anak-anak ini juga tidak menjadi pengangguran,” ujar Bupati Lombok Tengah menunjukkan kepeduliannya.
Untuk mencari jalan keluar, Bupati Lombok Tengah berencana segera menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Tim khusus dari Lombok Tengah pun sudah bersiap untuk menghadiri pertemuan krusial ini. “Mudah-mudahan nanti setelah pulang ini ada yang lebih jelas,” harap Bupati Lombok Tengah.
Proses verifikasi data yang menjadi langkah penentu sedang berlangsung. Diperlukan ketelitian untuk memastikan setiap individu yang berhak mendapatkan status yang jelas.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Tengah Taufikurrahman Puanote, mengonfirmasi bahwa mereka masih menanti jumlah pasti honorer yang akan lolos PPPK paro waktu.
Meski begitu, pagu anggaran sudah disiapkan sesuai kemampuan daerah, memberikan secercah harapan bagi mereka yang akan lolos.
Langkah ini bukan hanya soal status, tetapi juga tentang memberikan pengakuan resmi dan gaji yang layak bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini telah menjadi tulang punggung pelayanan publik.
Masa depan mereka kini tergantung pada hasil rapat yang menentukan. Akankah ribuan impian ini terwujud, atau akankah mereka harus kembali menelan pil pahit ketidakpastian? Semua mata kini tertuju pada keputusan yang akan segera diumumkan.
Editor : Rury Anjas Andita